Jepara, Gatra.com - Penyerapan anggaran tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah hingga kini telah mencapai 24 persen. Realisasi ini, tepatnya sebanyak Rp49 miliar. Sementara total anggaran yang dikucurkan yakni Rp203 miliar.

Bupati Jepara, Dian Kristiandi mengatakan, realiasi anggaran 24 persen ini merupakan data yang tercatat sampai akhir Agustus 2020. Penyerapan ini paling banyak terjadi di pos anggaran jaring pengaman sosial (JPS).

“Kami memastikan selalu memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan virus corona ini,” ujarnya, Kamis (10/9).

Ia merinci, pos JPS memiliki total anggaran Rp138,5 miliar. Sementara presentase realisasi sebesar 19,38 persen atau setara dengan Rp26,8 miliar. Kemudian realisasi anggaran pos bidang kesehatan sudah hampir 53 persen, atau setara Rp6,8 miliar dari Rp12,97 miliar.

Rinciannya, pos bidang kesehatan meliputi pengadaan uji cepat (rapid test) Covid-19 Rp500 juta terealisasi Rp448,2 juta (89,64%). Surveilans, imunisasi, dan pengendalian kejadian luar biasa (KLB) Rp9,97 miliar terserap Rp6,36 miliar (63,78%). Lalu, di kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat teranggarkan Rp2,5 miliar, dan sudah terpakai Rp31 juta.

“Itu adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah daerah, dan penduduk Jepara yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Sehingga serapannya 1,24 persen,” bebernya.

Pria yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jepara ini menambahkan, untuk pos bidang anggaran lainnya yakni untuk pemulihan ekonomi. Hingga kini sudah direalisasi sebesar Rp745 juta lebih, dari Rp6,89 miliar (10,81%). Di antaranya pengembangan budi daya air payau bandeng Rp500 juta terserap Rp258 juta (51,6%). Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat Rp750 juta terealisasi Rp177,6 juta (23,69%).

“Ada juga bimbingan teknis pengembangan industri kecil dan menengah sudah terealisasi Rp20,4 juta. Pengembangan bahan lokal terserap Rp10,6 juta. Penunjang pelaksanaan event pariwisata terpakai Rp25,2 juta,” sebutnya.

Selanjutnya, Pemkab Jepara pun sudah merealisasikan anggaran untuk pos bantuan tak terduga. Baik di bidang kesehatan maupun penyediaan jaring pengaman sosial. Dengan anggaran Rp44,59 miliar persentasi serapannya sebesar 33,27 persen, atau setara 14,8 miliar.