Pekanbaru, Gatra.com - Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempertimbangkan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditawarkan Kementrian Keuangan.
Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra, mengatakan saat ini Pemprov Riau intens melakukan kajian pinjaman tersebut. Hanya saja kajian dari Pemprov juga harus dikomunikasikan dengan DPRD Riau.
"Kita perlu kaji betul, karena banyak kegiatan pembangunan perlu direspon dengan cepat, tapi dengan kemampuan keuangan kita tidak bisa semaksimal mungkin. Sehingga kita berupaya mencari sumber-sumber pendanaan, salah satunya PEN," terangnya kepada Gatra.com di Pekanbaru, Sabtu (12/9).
Pemprov Riau, sejatinya sudah pernah membuka opsi untuk mencari pinjaman ke Jakarta. Termasuk melirik dana Rp4, 4 triliun melalui skema pembiayaan pemerintah daerah yang disuguhkan PT Sarana Multi Infrastruktur. Opsi pinjaman tersebut dibutuhkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya mendukung konektivitas jalan di bagian pesisir Provinsi Riau pada APBD 2020. Hanya saja keinginan tersebut kandas lantaran menuai kritikan di DPRD Riau.
"Sebelum tawaran PEN dari Kemenkeu, kita juga sempat menjajaki pola pinjaman ke PT SMI. Tapi kan kita juga harus menimbang kemampuan anggaran (pembayaran). Jangan sampai nanti pinjaman itu justru menganggu anggaran," tekannya.
Adapun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menawarkan program yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan dampak Covid-19 di wilayahnya. Besaran pinjaman PEN tersebut mencapai Rp15 triliun. Rinciannya, dana sebesar Rp 10 triliun dari APBN dan Rp 5 triliun dari PT SMI.
