Kupang, Gatra.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan di NTT. Harus bersinergi, kolaborasi, dan membantu menyukseskan program NTT bangkit dan NTT sejahtera.
"Kita mendorong instansi-instansi vertikal untuk ikut bersama-sama dalam membangun perekonomian di NTT. Sampai dengan bulan Juli, penyerapan anggaran pusat maupun daerah di NTT baru mencapai sekitar 32%. Kita berusaha pada akhir September harus bisa capai 75% baik berupa belanja modal, belanja barang, dan lain-lainnya," kata Wagub NTT, Josef Nae Soi, saat audiensi dengan Kepala BKSDA Provinsi NTT), Ir. Timbul Batubara,M.Si, pada Selasa (15/9).
Menurut Josef, NTT sudah mengalami pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada minus 1,96 per Agustus 2020. Kalau dalam dua kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi negatif, berarti NTT turut menyumbang terjadinya resesi.
"Ini tidak boleh terjadi. NTT tidak boleh sumbang resesi untuk nasional. Di sinilah peran pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas perputaran ekonomi. Pemerintah dengan anggaran yang dimiliki dapat menyetimulus pertumbuhan ekonomi," ujar Josef.
Untuk itu, dia mengimbau semua instansi pemerintah, baik daerah maupun vertikal, berupaya maksimal dan bekerja keras. Ini agar akhir Oktober, pertumbuhan ekonomi NTT bisa kembali positif atau di atas 0%. Lebih baik lagi kalau sampai 1%.
"Kita tidak bisa mengharapkan swasta karena uang ada di pemerintah. Sedangkan swasta sedang mengalami kesusahan akibat dari dampak covid 19. Kita mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal agar mengoptimalkan pembelanjaan anggaran. Tidak boleh kaku dengan administrasi. Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh curi uang negara," katanya.
Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi NTT, Ir. Timbul Batubara, M.Si menjelaskan, instansinya siap mendukung tekad pemerintah provinsi. Pihaknya sudah mengajukan anggaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp35 milliar dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pengembangan wisata kawasan konservasi.
"Pola yang dirancang untuk ini adalah dengan padat karya, dengan libatkan masyarakat dalam penataan kawasan konservasi. Misalnya, masyarakat diberi upah untuk kerjakan lopo atau buat jalan setapak.Mudah-mudahan kementerian bisa mengabulkan proposal kita ini sehingga bisa turut merangsang pertumbuhan ekonomi NTT nantinya," ujarnya.
Timbul juga melaporkan, tahun depan sekitar bulan Agustus, NTT khususnya Kota Kupang akan menjadi tuan rumah Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN).
Dalam kesempatan itu, Timbul juga menginformasikan bahwa BKSDA NTT meraih penghargaan sekitar 35 sertifikat dan 8 plakat terbaik dalam lomba foto maupun video keindahan alam yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK.
"Kami bangga karena yang persembahkan sertifikat maupun pelakat ini adalah para pegawai maupun tenaga honorer dan masyarakat yang jadi mitra kita," ungkap Timbul.
