Pekanbaru, Gatra.com - Desakan untuk menunda pilkada 2020 kembali bermunculan, seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau. 

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid, menilai opsi penundaan pilkada serentak merupakan hal wajar di tengah lonjakan Covid-19. Terlebih, sejumlah kegiatan pilkada, seperti sosialisasi, berpotensi mengerek angka sebaran Covid-19. 

"Jika ada zona-zona merah, sebaiknya pilkada ditunda. Sebab ini menimbulkan bahaya bagi masyarakat (kesehatan)," katanya kepada Gatra.com, Rabu (16/9). 

Anggota DPR RI Komisi VII itu menambahkan, terbentuknya kerumunan di tengah kegiatan pilkada, jelas menimbulkan kekhawatiran terhadap upaya menyekat sebaran virus Covid-19. Apalagi, sebut Wahid,  tidak ada jaminan semua orang mematuhi protokol kesehatan. 

"Nah ini, tentu akan mempengaruhi upaya membendung sebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Sehingga kasusnya makin parah," ujarnya. 

Sebelumya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Riau, dr Zul Asdi, menyebut pemicu lonjakan Covid-19 di Provinsi Riau dapat berasal dari kerumunan yang terbentuk selama pilkada

"Kita tidak mau masuk ke isu politiknya (siapa paslon, siapa pemenang), itu urusan pemerintah dan partai politik. Kita hanya mengingatkan, apa pun namanya kerumunan di tengah pandemi, itu dapat meningkatkan sebaran Covid-19," katanya.

Zul menambahkan, upaya penyekatan Covid-19 baru akan efektif jika protokol kesehatan diterapkan. Menurutnya menghindari kerumunan, merupakan cara yang paling berbobot meredam sebaran Covid-19 skala massif. Itu sebabnya, dia berharap setiap keinginan  membentuk kerumunan ditiadakan untuk sementara waktu. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada Rabu (16/9), Provinsi Riau berada diurutan tertinggi kedua dengan jumlah penambahan sebanyak 183 pasien. Penambahan 183 kasus itu membuat total kasus di Riau mencapai 4.237 kasus.