Home Politik Ganjar Minta Pemerintah Pertimbangkan Penundaan Pilkada

Ganjar Minta Pemerintah Pertimbangkan Penundaan Pilkada

Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat menganalisa dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan pilkada serentak 2020.

“Jika dipaksakan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 saat ini memang sangat berbahaya,” katanya. ditemui usai mengikuti rapat Paripurna bersama DPRD Jateng, Senin (21/9).

Penundaan pilkada menurut Ganjar, sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini, karena kasus Covid-19 masih cukup tinggi.

Tinggal tergantung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membicarakan secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

“Semua sangat mungkin dilakukan penundaan pilkada, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya, di Jateng sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada yakni di Boyolali banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, ia pernah menyarankan agar pilkada semuanya digelar virtual atau menggunakan e-votting, tapi karena belum terlalu dipercaya publik, bisa jadi masalah.

Kalau pilkada 2020 tetap dilaksanakan, saran Ganjar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara, bila berada di zona merah Covid-19 bisa ditunda.

“Jadi bisa saja, ada pilkada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni pilkada,” jelas Ganjar.

Seperti diketahui, berbagai kalangan mengusulkan penundaan pilkada serentak 2020 karena masih tingginya angka Covid-19 di Indonesia,

Sebelumnya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.

Pemerintah juga diminta untuk merelokasi anggaran pilkada untuk penanganan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

307