Surabaya, Gatra.com - Pemerintah Kota Surabaya yang gencar melakukan operasi yustisi berupa pemeriksaan kesehatan mendadak, bukan tanpa alasan. Banyak warga kota pahlawan, khusunya anak muda tang masih belum tertib menjaga jarak.
Pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi ini, banyak terjadi di sejumah kafe, kedai kopi, dan tempat umum lainnya di Surabaya. Pemerintah pusat, yakni kantor staf kepresidenan yang mengetahui fakta tersebut lalu mengkritisi.
"Upayanya (penangan Covid-19) dapat lebih ditingkatkan lagi adalah kedisiplinan warga Surabaya. Khususnya, dalam hal jaga jarak," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Abraham Wirotomo di Balai Kota Surabaya, Selasa (29/9).
Meski demikian, Abraham sendiri melihat budaya memakai masker di kalangan warga Surabaya sudah terbilang baik. Dia melihat sudah banyak warga yang memakai masker saat berada di keramaian.
Namun, terkait pemeriksaan kesehatan mendadak kepada warga yang sering berkerumun di tempat umum, Abraham tidak banyak berjanji. Dia hanya memastikan bahwa bantuan berupa reagen untuk tes cepat deteksi Covid-19, akan diberikan apabila Surabaya membutuhkan.
Selebihnya, Abraham mengapresiasi upaya pemerintah kota Surabaya yang secara rinci mendata para warga yang terpapar atau terindikasi pernah kontak dengan penderita Covid-19. Menurutnya, hal itu perlu untuk penerapan karantina yang terukur.
Hanya, hasil dari serangkaian upaya penangan wabah Covid-19 di Surabaya hingga saat ini dianggap belum menunjukkan hasil. Abraham berpendapat, perlu setidaknya tiga minggu kedepan hingga terlihat ada hasil misalnya dengan penurunan angka kasus baru penularan Covid-19.
"Punya data yang detail sehingga tidak perlu menutup wilayah yang luas. Cukup menutup gang atau wilayah tertentu saja. Karena dampaknya terhadap pengusaha UMKM usaha mikro kecil dan menengah)," kata Abraham.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap upaya penanganan Covid-19 di kota yang dipimpinnya, dapat ditiru daerah atau kota lain. Sebab, penentuan titik karantina tertentu berdampak pada pelaku UMKM di sekitarnya.
"Jadi, PSBM (pembatasan sosial berskala mikro) di Surabaya jadi contoh, ya monggo. Semakin cepat diterapkan, semakin baik. Karena kaitannya dengan masalah ekonomi," kata Risma.
Menurutnya, upaya penanganan wabah Covid-19 perlu sinergitas semua jajaran forkopimda. Antara lain, kerjasama antara pemerintah kota atau kabupaten, kepolisian, dan TNI.
Tujuannya, untuk mendisiplinkan protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Khususnya, kalangan anak muda di suatu kota atau kabupaten. Contoh di Surabaya, Risma menyebut 50 persen penularan terjadi di kalangan usia produktif. "Saya itu sampai nge-vlog, supaya bisa masuk ke kalangan anak muda," tuturnya.
