Yogyakarta, Gatra.com - Pemerintah memuji Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai selaras dengan pemerintah dalam menerapkan pembatasan skala mikro, bukan Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB).

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, usai bertemu dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di kompleks Keraton Yogyakarta, Jumat (2/10).

“Pengelolaan Covid-19 di Yogyakarta, saya kira langkah Bapak Gubernur sangat inovatif, sejalan dengan pemerintah pusat ambil, yaitu micro lockdown,” ujarnya.

Menurut dia, PSBB dalam satu wilayah, seperti sekabupaten, tak bisa diterapkan saat ini. “Pembatasan semakin mikro itu sangat diperlukan karena di satu wilayah konsentrasinya, bukan satu kawasan diberlakkan PSBB,” ujarnya.

Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo pun telah menyampaikan setuju atas pembatasan mikro. “Jangan langsung satu kabupaten PSBB. Kalau kejadiannya di zonasi kecil, perlakuannya mikro. Kalau (pembatasan) makro, mengganggu yang lain,” ujar dia.

Di awal masa pandemi, warga DIY menerapkan penutupan wilayah secara lokal dengana menutup jalan dan gang-gang kampung. Langkah ini merupakan inisiatif warga, bukan kebijakan Pemda DIY.

Langkah itu selaras dengan catatan kasus Covid-19 di DIY yang tak terlalu tinggi, yakni 313 kasus selama Maret - Juni 2020. Namun, seiring tak berjalannya lagi lockdown kampung, kasus Covid-19 di DIY terus meningkat.

Hingga Jumat (2/10), total jumlah penderita Covid-19 mencapai 2700 orang, termasuk 20 kasus baru yang dilaporkan hari ini. Dari jumlah ini, 1.957 orang sembuh dan 73 orang meninggal dunia.

Sultan HB X menyebut langkah penanganan Covid-19 DIY berfokus di desa. “Yang kami lakukan di desa. Lewat lurah, babinsa, anak muda, bagaimana mengontrol keluar masuknya pendatang dengan meninggalkan nomor HP, nama, dan alamat untuk memudahkan tracing,” tuturnya.