Jakarta, Gatra.com - Kelompok petani memiliki peran vital membantu masyarakat mengatasi kelaparan dan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. Isu itu yang menjadi bagian penting dalam pembukaan forum “Securing Land Rights for Smallholder Farmers and Sustainable Food Systems” yang berlangsung virtual dari tanggal 6-9 Oktober 2020.

Narasumber yang terdiri dari praktisi pangan dunia sependapat bahwa negara Asia dapat membangun kembali kelompok petani sebagai garda terdepan dalam pembangunan berkelanjutan. Peserta menyepakati kolaborasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan antara kelompok petani kecil, swasta dan pemerintah dapat menciptakan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Termasuk di dalamnya mengamankan hak atas tanah bagi keluarga petani, mengamankan akses ke sumberdaya produktif, mengubah sistem pangan dan melindungi hak petani perempuan. “Forum ini bertujuan untuk menjaga momentum kemitraan dalam mencapai tata kelola pertanahan yang berpusat pada masyarakat dan pertanian yang berkelanjutan di seluruh Asia melalui pembangunan solidaritas di antara gerakan petani di Asia, ” ujar Esther Penunia, perwakilan dari Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development (AFA).

Diskusi juga turut menyoroti peran United Nations Decade of Family Farming (UNDFF) dalam memajukan kesejahteraan petani kecil dan mengidentifikasi cara agar kelompok petani dapat terlibat di platform advokasi global seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peserta diskusi diharapkan dapat mempelajari situasi pertanian kecil di Asia, terutama peran mereka dalam merumuskan kebijakan, hak atas tanah, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 menjadi alarm bagi sistem pangan global. Di Asia, meski petani kecil menghasilkan sebagian besar pangan dunia, mereka tetap tidak memiliki kendali atas keamanan lahan dan ketahanan pangan. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di masa Covid-19 cenderung parsial, gagal mempertimbangkan peran kunci yang dimainkan petani untuk mempromosikan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, tangguh, dan beragam.

“Mengamankan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah baik bagi masyarakat adat, komunitas peternak pastoral, kelompok tani, perempuan, dan pemuda lebih relevan di saat sekarang dibanding tahun sebelumnya. Itulah mengapa kita butuh solusi yang memperhitungkan potensi keragaman sistem pangan di kawasan ini,” ucap Anthony Marzan dari People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR Now!) .

Koordinator Regional ILC Asia, Saurlin Siagian mengatakan forum tersebut digelar untuk mempromosikan kolaborasi multi-aktor dalam memperkuat pertanian kecil melalui agenda dan kebijakan, terutama untuk memperkuat suara petani kecil, peternak tradisional, masyarakat adat dan komunitas lokal agar suara mereka terdengar dalam agenda global seperti UNDFF dan Food Systems Summit (FSS).

“Dalam dua hari kedepan, kami juga akan membahas pelanggaran hak asasi petani kecil dan aktivis, serta meningkatnya kasus perampasan lahan di Asia selama pandemi Covid-19. Rekomendasi dan solusi yang dibahas di sini akan disampaikan kepada badan-badan pemerintah dan pembuat kebijakan di seluruh kawasan, ” kata Saurlin.

Diketahui forum regional yang melibatkan partisipan dari Indonesia dan Filipina itu akan berlangsung hingga Rabu, 8 Oktober 2020. Diskusi tersebut terselenggara lewat kolaborasi gerakan AFA, ARNow! dari Filipina dan International Land Coalition Asia (ILC Asia). Diskusi perdana membedah strategi, pelajaran utama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan.

Diskusi selanjutnya akan membahas isu-isu yang bersinggungan dengan pertanian keluarga dan sistem pangan, seperti tentang aktivis hak atas tanah, pengetahuan masyarakat adat, dan jaminan hak atas tanah bagi perempuan.