Surabaya, Gatra.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara meninjau langsung penyaluran bantuan sosial (Bansos) sembako untuk 114 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Surabaya. Selama prosesnya, Juliari mengaku mendapat laporan ada oknum peserta Pilkada yang memanfaatkan bansos ini sebagai sarana kampanye.

Juliarti mengaku telah menegur kepala daerah yang bersangkutan. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi oknum peserta Pilkada atau kepala daerah lain yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.

"Beberapa daerah sudah kami tegur. Jadi, tolong kepada kawan-kawan kepala daerah, jangan mempolitisasi bansos ini," tegas Juliari di kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/10).

Selain itu, Juliari juga menginstruksikan agar semua tim pendamping langsung menyalurkan bantuan melalui program keluarga harapan (PKH). "Apabila sembakonya siap disalurkan, jangan ada penundaan dengan alasan apapun," kata Juliari.

"Saya juga dapat laporan, ada yang bantuannya sudah siap [disalurkan] tapi tertunda dengan alasan yang tidak relevan. Sehingga saya meminta dengan sangat, kalau berasnya sudah siap disalurkan, dapat segera dilakukan," ujarnya.

Terkait bantuan sembako dan beras kepada 114 ribu KPM di Surabaya, Juliari memastikan prosesnya tidak akan terganggu. Ia yakin bahwa kecil kemungkinan akan ada penyalahgunaan terhadap bantuan sosial tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Sosial menyalurkan bansos sembako, termasuk beras sebanyak 450 ribu ton kepada KPM di 514 kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Penyaluran bantuan yang bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan DNS Corporation, itu dipastikan tidak akan ada kendala berarti dalam proses penyaluran hingga 2 bulan ke depan.