Jakarta, Gatra.com - Organisasi anggota International Land Coalition Asia (ILC Asia) menyuarakan perjuangannya untuk masyarakat petani kecil, masyarakat adat, dan petani perempuan dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan pada forum Asia Land Forum 2020 yang diselenggarakan virtual oleh ILC Asia dari Tanggal 6-8 Oktober 2020 dihadiri sekitar 200 peserta dari 54 organisasi anggota di 13 negara.
Untuk diketahui, Asia Land Forum (ALF) merupakan acara tahunan yang mempertemukan anggota ILC di kawasan tersebut bersama dengan pemangku kepentingan lainnya mulai dari organisasi akar rumput, aktivis sosial, LSM, dan instansi pemerintah dari negara wilayah. ALF bertujuan untuk mengembangkan kesamaan antara hubungan politik, ekonomi, lingkungan dan sosial serta keterkaitannya dengan tata kelola lahan, ketahanan pangan, kemiskinan dan demokrasi.
ALF tahun ini mengangkat tema tentang peran masyarakat dan keluarga petani dalam mengamankan sistem pangan. Konferensi regional yang diselenggarakan pada dua hari pertama (6-7 Oktober) merupakan kolaborasi ILC Asia dengan grup anggotanya, People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR Now!) dan the Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development (AFA).
Sebagian besar topik dari rangkaian konferensi tersebut membahas situasi, tantangan dan peluang petani kecil di Asia saat ini serta kontribusi mereka dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Konferensi sesi terakhir membahas diskusi tematik tentang dampak pandemi Covid-19 pada pengguna lahan lokal dan masyarakat untuk memiliki, mengontrol, dan mengelola tanah serta sumber daya alam di wilayahnya.
Koordinator Regional ILC Asia di Indonesia, Saurlin Siagian menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 telah memengaruhi pola kerja masyarakat dalam mengelola lahan. “Tetapi di sisi lain lahan memberikan keamanan, produktivitas, dan peluang, dan telah menjadi instrumen penting untuk melindungi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi pandemi,” katanya.
Ia menyatakan dalam situasi saat ini diperlukan solidaritas kawasan untuk merespon dampak langsung dari krisis pandemi. Pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat sipil dan berjuang untuk keberlangsungan pangan berkelanjutan.
Seperti yang dilaporkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), meski masyarakat petani di Asia memproduksi sebagian besar pangan dunia, mereka tetap tidak memiliki kontrol atas keamanan tenurial dan ketahanan pangan.
Selain itu kebijakan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan di masa Covid-19 cenderung parsial karena dianggap gagal memperhitungkan peran kunci yang dimainkan masyarakat petani untuk mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan, tangguh, dan beragam.
“Kami menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di Asia untuk menanggapi kebutuhan ini melalui kebijakan dan program di bawah Rencana Aksi Nasional mereka yang akan memperkuat sistem pertanian yang berkelanjutan guna mendukung pendekatan multi-pemangku kepentingan yang inklusif, yang memprioritaskan mata pencaharian masyarakat petani kecil,” ucap Anthony Marzan dari People's Campaign for Agrarian Reform Network (AR Now!) Filipina.
Mengamankan hak atas tanah dan sumber daya alam bagi petani tak bertanah lebih relevan untuk saat ini. Inisiatif yang dipimpin oleh ILC Asia telah memainkan peran penting dalam mitigasi krisis dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat lokal, mendistribusikan paket makanan pokok, dan meningkatkan kesadaran akan tindakan perlindungan.
Pada sesi pertama diskusi, dibahas topik menarik mengenai meningkatnya gelombang perampasan tanah di Asia saat lockdown akibat pandemi. Ferry Widodo dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Indonesia menekankan bahwa reformasi kebijakan yang kuat harus dilaksanakan dari skala daerah hingga nasional untuk mengurangi konflik lahan di wilayah.
“Sampai saat ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia belum mengungkapkan resolusi kepada masyarakat dan keluarga petani secara terbuka, sehingga kita perlu melakukan tindakan untuk melawan isu perampasan tanah yang kini terjadi,” katanya.
Diskusi juga mengupas peran komunitas pastoral atau peternak nomaden, serta masyarakat adat dalam mengedepankan sistem pangan yang tangguh. Dinesh Rabari dari MARAG India menekankan semua pihak perlu mengakui peran komunitas pastoral yang esensial untuk memenuhi ketahanan pangan disebabkan mereka juga mengambil peran dalam rantai produsen makanan.
“Ketahanan pangan hanya akan dapat dicapai ketika komunitas pastoral dapat diperbolehkan untuk menjalankan gaya hidup nomaden mereka dan dilindungi oleh pemerintah India. Kaum peternak dan pastoral di negara-negara Asia Selatan seperti India seringkali disalahkan karena menyumbang emisi karbon melalui gas metana dari ternak,” ujarnya.
Melalui Asia Land Forum 2020, ILC berkomitmen untuk menghasilkan dan mengembangkan rencana aksi dan inisiatif di antara anggota dan pemangku kepentingan untuk melindungi para pembela hak atas tanah guna mencapai sistem pangan yang lebih berkelanjutan, tangguh dan inklusif.
