Jakarta, Gatra,com- Ibukota besok, 13/10, diguncang demo akbar yang menolak UU Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka). Berbagai elemen masyarakat bakal meriung mengepung istana. Mereka adalah gabungan beberapa aliansi berbasis agama seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212, dan HRS Center. Salah satu pernyataan sikapnya mereka menuntut Jokowi mundur dari jabatan presiden.

Terhadap rencana demonstrasi akbar tersebut, Muhammadiyah menyatakan tidak ikut aksi tersebut. Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak ikut aksi yang dilaksanakan sejumlah organisasi Islam itu.

"Aksi demonstrasi banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Islam mengajarkan untuk meninggalkan perbuatan yang banyak mudharatnya daripada manfaatnya," kata Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah menghormati masyarakat yang demonstrasi, karena hak warga negara yang dijamin undang-undang dasar. "Masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme)," katanya.

Muhammadiyah akan tetap kritis pada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan umat Islam. "Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Resikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," tutupnya.

Pernyataan Muhammadiyah ini beredar di media sosial Senin, 12/10.