Surabaya, Gatra.com - Demonstrasi susulan dengan agenda penolakan Omnibus Law/UU Cipta Kerja dikabarkan akan terjadi lagi hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung memberi arahan kepada para kepala SMA dan SMK.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sendiri yang memberikan arahan secara internal melalui tayangan virtual. Tujuannya, untuk mencegah terulangnya kericuhan yang dipicu aksi anarkis oleh anak muda seperti demo beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, arahan tersebut tidak bersifat larangan. Sebab, menyuarakan pendapat memang diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang.

"Inti arahannya adalah menyampaikan pendapat yang mana dilindungi undang-undang. Tapi menyampaikan pendapat itu tentunya harus memahami apa yang disampaikan," kata Wahid di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/10).

Selain itu, Wahid mengatakan bahwa kalau ada siswa yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja, harus dilakukan tanpa aksi anarkis. Salah satunya, dengan menyampaikan aspirasi melalui tayangan virtual selama kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Melalui cara tersebut, ia juga menginstruksikan semua kepala SMA dan SMK untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai ada siswa yang turun ke jalan, ikut berdemo, dan malah menjadi korban aksi anarkis.

"Nah, orang tua biasanya punya Whatsapp group dengan para siswanya. Oleh karena itu, akan menjadi salah satu alat untuk melakukan komunikasi dengan siswa," kata Wahid.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi siapapun, termasuk para siswa, yang ingin turun ke jalan ikut berdemo menolak Omnibus Law. Hanya, dirinya mengingatkan bahwa aksi demonstrasi tersebut rawan aksi anarkis.

Sehingga, dikhawatirkan justru akan merugikan siswa sendiri jika aksi anarkis terjadi selama demonstrasi. Wahid mengingatkan, bahwa tugas siswa adalah belajar dan bukan turun ke jalan ikut berdemo saat jam belajar.