Sukoharjo, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menggelar pra debat di Hotel Brother Solo Baru, Selasa (13/10). Pra debat ini dilaksanakan jelang debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada 17 Oktober 2020 mendatang.
Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan, pada pra debat ini KPU mengundang seluruh element masyarakat untuk berkontribusi terkait dengan penggalian problem potensi dan harapan. Dimana hal ini menjadi salah satu sumber bagi panelis untuk memperdalam visi misi dan juga di dalam pertanyaan-pertanyaannya, sehingga dinilai debat nanti berkualitas.
"Jadi debat ini problem dari masyarakat, problem kedaerahan di Sukoharjo yang dirasakan oleh masyarakat dan bisa dikupas melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh panelis," katanya.
Debat publik kloter pertama ini rencananya berlangsung di sebuah hotel di daerah Solo Baru, Kecamatan Grogol. Sementara itu, sesuai standard Covid-19 dua jam efektif, debat publik dimulai pukul 19.00-21.00 WIB.
Nuril menjelaskan, untuk debat kloter pertama ini, tim panelis berasal dari akademisi dan praktisi yang berdomisili atau beraktivitas di Sukoharjo, dan sebagian berasal dari Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) Sukoharjo serta Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Hal ini diambil lantaran merekalah yang mengetahui tentang problem y ang ada di Kabupaten Jamu ini.
"Tema debat pertama ini tentang ekonomi kreatif dan solidaritas di massa Pandemi Covid-19, untuk debat pertama ini ada empat panelis," jelasnya.
Menurut Nuril, tema solidaritas di massa Pandemi Covid-19 ini menjadi isu wajib karena menjadi gambaran pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Sehingga apabila nanti terpilih harus bisa menangani masalah itu.
Nuril menyebut, terkait dengan konsep debat, tetap menyesuaikan protokol kesehatan. Sehingga keseruan dari kegiatan debat kali ini berbeda dari debat sebelumnya.
"Debat kali ini tidak ada pendukung, tidak ada yel-yel dan sorak-sorak, tapi dari sisi akses informasi kita topang melalui live, akun milik KPU dan tv swasta," tandasnya.
