Home Politik Pemerintah dan Ormas Harus Sinergi Tangani Konflik Keagamaan

Pemerintah dan Ormas Harus Sinergi Tangani Konflik Keagamaan

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Agama (Kemenag) memandang bahwa penangan konflik keagamaan di Indonesia sejatinya bisa dicegah jika permasalahan tersebut dilihat dari akar masalahnya. Oleh karenanya, Kemenag membahas penanganan konflik tersebut dalam sesi Temu Konsultasi Penanganan Konflik Paham Keagamaan di Indonesia.
 
Kegiatan tiga hari yang dimulai 14-16 Oktober ini diikuti pejabat teknis Kemenag yang membidangi bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik, se-Jawa, Sumatera, Kemenag Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok. Serta dari Kesbangpol, Kejaksaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen POLPUM. 
 
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyampaikan, Dalam penanganan konflik keagamaan pun, harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan ormas. "Jadi antara ormas dan pemerintah berkolaborasi menangani persoalan dinamis itu," ujar Kamaruddin dalam keterangannya, Kamis (15/10).
 
Lewat pertemuan tersebut, Kemenag berharap dapat terbangun semangat kebersamaan intelektual dan menggaungkan moderasi beragama dengan mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'alamin untuk masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia. 
 
Karena menurut Kamaruddin,  di era kemajuan teknologi informasi saat ini, ada kecenderungan naiknya intensitas penyampaian ujaran kebencian. Hal ini perlu diantisipasi dan dimitigasi agar potensinya tidak membesar dan kemudian menjadi faktor penyebab konflik.
 
"Tantangan dakwah saat ini adalah terus mempromosikan Islam rahmatan lil 'alamin bagi masa depan bangsa dan dunia. Apalagi, Indonesia adalah negara yang sangat beragam suku, agama, ras, bahasa, dan lainnya. Harmoni dalam kemajemukan yang selama ini terjalin harus terus dijaga," jelasnya.
 
Sementara itu, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Nur Khazin menambahkan, pertemuan tiga hari ini akan membahas cara penanganan konflik paham keagamaan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan kultural atau kearifan lokal dan pendekatan agama.
 
"Melalui acara ini kami harapkan dapat melahirkan ide-ide dan gagasan strategis serta komprehensif terkait konsepsi, implementasi, dan sosialisasi penanganan paham keagamaan, baik di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam maupun sebaliknya. Ini penting demi terwujudnya pembangunan keagamaan yang lebih adil, manusiawi, damai, dan berperadaban," pungkasnya.
179