Bangkok, Gatra.com - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha menolak seruan untuk pengunduran dirinya pada hari Jumat (16/10).
Dikutip AP, Jumat (16/10), pernyataan itu diungkapkan ketika pemerintahnya meningkatkan upaya untuk menghentikan pengunjuk rasa yang dipimpin mahasiswa dimulai dari ibu kota pada hari kedua yang menentang keadaan darurat diberlakukan secara ketat.
Polisi terus menutup jalan dan memasang barikade di sekitar persimpangan utama Bangkok di mana para pengunjuk rasa bersumpah untuk berkumpul lagi, sehingga mendorong meningkatnya tuntutan inti mereka, termasuk meminta Prayut meninggalkan kantor, konstitusi diamandemen dan monarki negara direformasi.
Polisi dengan perlengkapan anti huru hara bergerak ke daerah itu, sementara mal di distrik perbelanjaan yang biasanya sibuk mulai tutup lebih awal waktu. Stasiun angkutan massal terdekat juga ditutup untuk menghentikan kerumunan pengunjuk rasa yang mendekati daerah tersebut. Ribuan massa terus berkumpul sejak malam sebelumnya.
Para mahasiswa pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka hanya akan berkumpul di jalan di persimpangan besar lainnya.
Sebelumnya, pemerintah Prayut mengumumkan keadaan darurat baru yang ketat untuk ibu kota pada hari Kamis, sehari setelah pengunjuk rasa yang berkumpul di bagian kota yang berbeda dengan cemoohan dan iring-iringan mobil kerajaan.
Tindakan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand, di mana mereka yang menunggu iring-iringan mobil kerajaan secara teratur duduk di tanah atau bersujud.
Pemerintah memberlakukan keadaan darurat, melarang pertemuan publik lebih dari lima orang dan melarang penyebaran berita yang dianggap mengancam keamanan nasional. Ini juga memberi otoritas kekuasaan yang luas, termasuk menahan orang tanpa kejelasan dan tanpa dakwaan.
Sekitar 10.000 pengunjuk rasa menentang keputusan Kamis dan terus berunjuk rasa di persimpangan Bangkok.
Sejumlah pemimpin yang protes telah ditangkap sejak keputusan itu diberlakukan.
Pada hari Jumat, dua aktivis lainnya ikut ditangkap berdasarkan undang-undang yang mencakup kekerasan terhadap ratu karena diduga terlibat dalam cemoohan iring-iringan mobil. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.
Gerakan protes diluncurkan pada bulan Maret oleh mahasiswa dan tuntutan inti adalah pemilihan baru, perubahan konstitusi agar lebih demokratis, dan diakhirinya intimidasi terhadap aktivis.
Para pengunjuk rasa menuduh Prayut, yang sebagai komandan militer memimpin kudeta tahun 2014 yang menggulingkan pemerintah terpilih, dikembalikan ke tampuk kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan umum tahun lalu, karena undang-undang telah diubah untuk mendukung partai pro-militer.
Namun terjadi gerakan pada bulan Agustus, ketika para mahasiswa menggelar rapat umum menyuarakan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuasaan monarki dan mengeluarkan seruan untuk reformasinya.
Selama ini, Keluarga kerajaan Thailand telah lama dianggap sakral dan dianggap pilar identitas Thailand. Raja Maha Vajiralongkorn dan anggota penting keluarga kerajaan lainnya dilindungi oleh undang-undang lese majeste, yang secara teratur digunakan untuk membungkam para kritikus dengan ancaman hingga 15 tahun penjara jika dianggap telah menghina institusi tersebut.
Royalis konservatif Thailand menuduh gerakan protes berusaha mengakhiri monarki, tuduhan yang disangkal oleh para pemimpinnya.
Insiden hari Rabu dengan iring-iringan mobil kerajaan mengejutkan banyak orang Thailand. Video yang beredar luas memperlihatkan anggota kerumunan kecil mengejek iring-iringan mobil yang membawa Ratu Suthida dan Pangeran Dipangkorn saat lewat jalan perlahan. Aparat keamanan berdiri di antara kendaraan dan massa dan tidak ada kekerasan yang terlihat dan tidak ada saksi.
Pemberlakuan keadaan darurat menurut Prayut merupakan tindakan itu diperlukan karena kelompok pelaku tertentu bermaksud untuk memicu insiden dan pergerakan yang tidak diinginkan di daerah Bangkok, dengan berbagai metode dan saluran yang berbeda, termasuk menyebabkan gangguan pada iring-iringan mobil kerajaan.
Prayut mengatakan pada hari Jumat bahwa dia tidak memiliki rencana untuk mengundurkan diri karena dia tidak melakukan kesalahan apa pun.
Dia mengatakan, pemerintahnya berharap dapat menghentikan keadaan darurat sebelum durasi normal 30 hari, jika situasinya dapat membaik dengan cepat.
Kelompok bantuan hukum Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mengatakan sedikitnya 51 orang telah ditangkap sejak Selasa sehubungan dengan aksi protes tersebut.
Polisi pada hari Jumat menggeledah kantor Gerakan Progresif, sebuah kelompok yang dibentuk oleh mantan anggota parlemen dari partai politik berpikiran reformasi, yang secara kontroversial dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dua aktivis yang didakwa atas insiden dengan ratu tersebut adalah Ekachai Hongkangwan dan Paothong Bunkueanum.
Ekachai adalah seorang aktivis veteran yang telah beberapa kali diserang secara fisik, sebagai tanggapan atas kritiknya terhadap militer. Paothong, seorang mahasiswa, terlibat dalam pengorganisasian protes.
Insiden Rabu di mana keduanya diduga terlibat kejadian yang oleh sebagian besar warga Thailand dianggap tabu, karena menurut tradisi dan hukum, anggota keluarga kerajaan harus diperlakukan dengan sangat hormat.
"Kami tidak diberitahu oleh polisi tentang iring-iringan mobil kerajaan yang akan datang di mana kami tidak tahu karena mereka tidak memberi tahu kami," kata Paothong kepada wartawan, Jumat.
"Setelah kami tahu bahwa ada iring-iringan mobil ratu dan pewaris takhta, saya mencoba melepaskan diri dari garis dan menggunakan megafon saya agar semua orang menjauh dari penghalang polisi sehingga iring-iringan mobil dapat lewat dengan mudah," katanya.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi Digital mengumumkan akan mengadukan lima akun Twitter dan lima akun Facebook yang sengaja memprovokasi orang untuk menghadiri rapat umum hari Jumat.
Posting semacam itu dianggap ilegal di bawah keadaan darurat, serta undang-undang lainnya.
