Yogyakarta, Gatra.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di periode kedua lebih buruk dibanding periode pertama dan masa presiden sebelumnya.
Pemberantasan korupsi setahun terakhir ini pun layak diberi rapor merah. "Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, khususnya bidang pemberantasan korupsi, tepat diberi rapor merah. Ada dua faktor KPK di (masa) kepemimpinan Jokowi- Ma'ruf menjadi lumpuh," kata Zaenur, Selasa (20/10).
Pertama, lumpuhnya KPK akibat revisi UU KPK yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan parlemen. UU KPK ini menjadikan KPK tidak lagi independen karena adanya peluang campur tangan pemerintah di kinerja lembaga anti-suap ini.
Kedua, terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Meski terpilih melalui panitia seleksi, Firli dianggap belum mampu menjadikan KPK kuat.
Sebagai bukti, selama kepemimpinan Firli tidak ada satu pun kasus strategis atau kakap yang dibongkar KPK. "UU menjadikan KPK tidak bisa melakukan penyadapan dengan cepat," lanjutnya.
Menariknya, kata Zaenur, di tengah lumpuhnya KPK, dua institusi penegak hukum, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung, dirundung persoalan besar skandal Joko Tjandra. Kasus ini fenomenal karena menjadi puncak gunung es persoalan institusi penegak hukum.
"Tidak adanya program reformasi di kedua institusi penegak hukum itu berdampak mereka belum bisa menjadi institusi andal yang dapat dipercaya secara efektif memberantas korupsi," lanjutnya.
Dari sisi legislasi, pada periode kedua Presiden Jokowi ini pemerintah juga tidak mengajukan rancangan aturan soal percepatan pemberantasan korupsi, seperti RUU Pembatasan Transaksi Tunai dan RUU Perampasan Aset.
"Dibandingkan dengan visi misinya, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf gagal mencapai pemerintahan bersih dari korupsi. Setahun kemarin terjadi kemunduran parah dibandingkan kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla, bahkan dibandingkan presiden sebelumnya," ujarnya.
