Home Info Satgas Covid-19 Penggunaan Vaksin Untuk EUA di China Tidak ditemukan Masalah

Penggunaan Vaksin Untuk EUA di China Tidak ditemukan Masalah

Jakarta, Gatra.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan, mengatakan vaksinasi dengan vaksin Sinovac, Sinopharm, nantinya bisa dilakukan dengan menggunakan Emergency Use Authorization (EUA), meski vaksin tersebut menyelesaikan uji klinis tahap 3 atau tahap akhir.

Dijelaskan Dany, saat ini tim dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses produksi vaksin di China. Jika pelaksanaan tersebut berjalan lancar, awal November ini kemungkinan BPOM dan MUI bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap vaksin tersebut.

"Emergency Use Authority ini bisa digunakan untuk mengendorse Sinovac masuk untuk dilakukan vaksinasi. Namun demikian, jika ada hasil uji klinis tahap ketiga di Indonesia tentu akan jauh lebih diutamakan," kata Dany saat hadir dalam diskusi daring, Minggu (25/10).

Dany juga menjelaskan di China sendiri, vaksin tersebut sudah digunakan untuk dilakukan vaksinasi terhadap garda-garda terdepan dalam penanggulangan pandemi. Bahkan, dari laporan yang diterima pemerintah Indonesia pun, vaksin tersebut tidak ditemukan masalah ketika digunakan.

"Makanya BPOM dan MUI ini sesuai arahan Perpres 99 Tahun 2020, dilihat faktor produksi secara detail, tanggungannya dan sebagainya. Untuk kemudian memberikan rekomendasi, apakah ini bisa digunakan atau tidak digunakan. Mencakup juga terkait izin edarnya," jelasnya.

Sehingga, Dany pun berharap tidak ada lagi kekhawatiran terkait rencana vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Karena pemerintah tetap mengedepankan persoalan keamanan dari vaksin itu sendiri.

"Apalagi keselamatan rakyat itu penting sekali. Jadi, tidaklah mungkin kita melakukan vaksinasi, kalau kita tidak ada rekomendasi secara empiris dan clear berbasis saintifik, dari BPOM, MUI, ataupun WHO," paparnya.

Sementara itu, Jika Pemerintah berdalih bahwa proses vaksinasi yang dicanangkan akan meggunakan EUA, Pakar Epidemiolog UI, Pandu Riono memandang pemerintah telah keliru dalam mengartikan vaksinasi melalui celah Emergency Use.

Problemnya, Emergency Use ini kan ingin dipakai untuk penduduk secara keseluruhan. Seakan-akan ini menjadi program vaksinasi seluruh penduduk di usia 18 sampai 59 tahun, tuturnya.

Selain itu, Pandu juga menyoroti langkah pemerintah yang getol membeli berbagai macam vaksin. Hal tersebut ditenggarai Pandu mencerminkan deal-deal bisnis masih menjadi faktor kuat pengadaan vaksin.

"Jadi, sifatnya ini bukan mengatasi pandemi, tapi ini ada pandemi dan narasinya bahwa untuk mengatasinya dengan vaksin, kemudian dibeli pemerintah sebagian atau dibeli oleh rakyat sebagian yang mampu. Ini kan seperti bisnis vaksin, bukan program vaksin untuk mengatasi Pandemi," pungkasnya.

1552