Sumbawa Barat, Gatra.com - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyatakan potensi Kabupatan Sumbawa Barat (KSB), NTB merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup banyak termasuk potensi pariwisatanya.
"Tentunya dengan potensi yang dimiliki tersebut akan banyak dilirik oleh para investor untuk menanamkan modalnya dalam menggali potensi ekonomi yang dimilki Desa Poto tano. Namun perlu diwaspadai investor abal-abal atau tidak jelas kepemilikan modalnya hanya untuk mencari kepentingan sesaat yang merugikan masyarakat dan daerah," kata Gubernur di Sumbawa Barat, Selasa (27/10).
Dikatakan, soal investasi tersebut, orang nomor 1 di Provinsi NTB ini ini kembali menegaskan, agar investor yang masuk di wilayah masing-masing hendaknya lebih selektif untuk disikapi. Tidak asal menerima investor, tapi harus mengetahui detail kredibilitas dari investor itu sendiri. "Kita harus memastikan investor tersebut bonafid atau tidak. Kita tak boleh menerima begitu saja, yang justru merugikan kita bersama," tekan Bang Zul pangilan akrab Gubernur NTB ini.
Gubernur mempertegas komitmen Pemprov NTB untuk ramah dengan investor dalam arti tidak mempersulit keinginan investor untuk menanamkan modalnya di NTB. Namun demikian investor juga hendaknya mengikuti prosedur atau mekanisme dan tata cara berinvestasi di NTB.
"Maksudnya investor harus memenuhi kelayakan syarat-syarat investasi dan investor punya kredibilitas yang jelas. Dengan begitu kami tidak akan segan-segan mengeluarkan ijin bagi investor. Yang terpenting penting investor itu harus bersahabat dengan masyarakat lokal. Tak boleh lagi seperti zaman dulu sekeinginannya dalam menanamkan modalnya. Apalagi ;potensi sumberdaya alam kita ini cukup prospek dan muara akhirnya ingin mensejahterakan rakyat," kata Gubernur.
Pria asal Sumbawa Barat ini juga menekankan agar Plt Bupati KSB untuk secepatnya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di daerah transmigrasi Tambak Sari. Kepada Pjs Bupati Minta segera diselesaikan. Agar masyarakat tidak dirugikan. “Jangan sampai ada oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi,” katanya.
