Home Internasional Pakatan Harapan Desak PM Muhyiddin Negosiasi dengan Oposisi

Pakatan Harapan Desak PM Muhyiddin Negosiasi dengan Oposisi

Kuala Lumpur, Gatra.com - Pakatan Harapan (PH) mendesak Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan oposisi sebelum mengajukan anggaran 2021 di parlemen minggu depan.

Dalam pernyataan bersama pada Kamis (29/10), dewan kepresidenan PH mengatakan anggaran harus fokus pada kebutuhan garis depan, yang membela warga Malaysia dari pandemi COVID-19.

“Itu (anggaran) juga perlu menetapkan arah yang dapat memastikan Malaysia terus maju, selama dan setelah pandemi. Ini termasuk mengidentifikasi strategi pembangunan baru untuk ekonomi, sambil membantu jutaan warga Malaysia yang terkena dampak, baik karena kehilangan pekerjaan atau pendapatan pada tahun 2020,” kata pernyataan bersama itu, dikutip Channel News Asia, Kamis (29/10).

Pernyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Anwar Ibrahim, yang memimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR), bersama dengan Lim Guan Eng dan Mohamad Sabu masing-masing dari Partai Aksi Demokratik dan Partai Amanah Negara. 

Dalam pernyataan itu juga menyebut bahwa jutaan warga Malaysia yang sekarang berada pada atau di bawah garis kemiskinan, mengharapkan bantuan melalui anggaran ini.

“Kelompok yang tidak boleh ketinggalan juga mereka yang berharap moratorium pinjaman diperpanjang,” katanya. 

"Berdasarkan alasan ini, dewan kepresidenan PH sangat setuju dengan raja bahwa ini sangat penting dan serius agar anggaran dinegosiasikan dengan oposisi sebelum diajukan ke parlemen," tambahnya.  

Sebelumnya, Dewan Kepresidenan PH bertemu di markas PKR di Petaling Jaya.

Pertemuan parlemen yang akan datang pada 2 November akan meminta Muhyiddin mempresentasikan anggaran pertamanya, dan diharapkan penuh dpat terjadi negosiasi, karena pemerintah Perikatan Nasional (PN) hanya memiliki mayoritas dua kursi tipis.

Sementara itu, ekonomi negara telah terpukul dari pandemi COVID-19 dan berbagai penguncian diberlakukan untuk memerangi penyebarannya.

Pada 23 Oktober, Muhyiddin mengadakan pertemuan khusus dengan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyampaikan proposal yang meminta keadaan darurat di tengah situasi COVID-19 yang memburuk dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung.

Namun, setelah pertemuan Dewan Penguasa Melayu pada 25 Oktober, raja mengatakan dia merasa tidak perlu mengumumkan keadaan darurat untuk Malaysia.

Menyusul penolakan ini, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) --setelah serangkaian pertemuan, mengumumkan pada Senin malam bahwa mereka akan  terus mendukung pemerintah PN yang  dipimpin oleh Muhyiddin.

Sebelumnya, ada spekulasi bahwa beberapa pimpinan UMNO, termasuk ketua partai Ahmad Zahid Hamidi, berada di balik gagasan mendukung Anwar. Yang terakhir sebelumnya mengklaim bahwa dia memimpin mayoritas dalam hal dukungan parlemen.

Mengingat perkembangan tersebut, Anwar mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menyerukan upaya bipartisan untuk anggaran 2021.

1094

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR