Batanghari, Gatra.com - Sekretaris KPU Batanghari, Jambi Muhammad Asfihani mengaku khilaf atas kesalahan penulisan nama Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Mustra, pada 132 baliho sosialisasi.

"Itu kan permasalahan kekhilafan sebagai manusia. Pertama begini, konsep awal sudah betul, dibuktikan dengan baliho yang ada di Kantor KPU Batanghari. Setelah dipasang, ada permintaan Komisioner agar menggunakan foto asli, tidak ada penyeragaman masker," kata Asfihani dikonfirmasi Gatra.com, Kamis (29/10).

Selanjutnya foto diganti pihak percetakan. Dia mengaku tak mengontrol terkait nama Komisioner. Penulisan nama Mustra menjadi Mustar merupakan kesalahan pihak percetakan karena dilakukan edit dan pengetikan ulang.

"Perasaan sudah benar, saya tidak baca lagi. Lihat foto sudah diganti, langsung dicetak. Bukan di copy paste dari desain awal. Saya sudah sampaikan di group WhatsApp KPU kronologi kejadian seperti itu. Saya tidak tahu, ternyata di edit kembali oleh operator di percetakan," ucapnya.

Menurut dia, pihak percetakan mengaku salah dan minta maaf untuk dilakukan pergantian dengan menempel pada penulisan nama yang salah. Meski demikian, Mustra dengan keikhlasan berujar agar tidak usah ditempel karena akan merepotkan teman-teman PPS. 

"Tidak apa untuk kali ini," ujar Asfihani menirukan ucapan Mustra.

Baliho Komisioner KPU Batanghari, kata dia dicetak oleh salah satu percetakan dalam wilayah Batanghari. "Kalau cetak ulang biaya cukup besar, kita tidak mungkin gara-gara yang sedikit tadi biaya besar," katanya.

Anggaran cetak baliho per meter senilai Rp35.000 termasuk pajak. Ukuran baliho untuk delapan Kecamatan 3x4 meter dan ukuran baliho untuk 124 Desa/Kelurahan 3 meter. "Ini murni kesalahan dari percetakan, bukan dari Sekretariat. Prosesnya panjang, entah berapa kali saya minta perbaikan-perbaikan dan saya sampaikan lagi ke Komisioner," ujarnya.

Kesalahan penulisan nama Mustra dia ketahui sewaktu membuka aplikasi WhatsApp Group di handphone. Beragam komentar secara beruntun masuk dalam group internal KPU Batanghari. Dia berujar kedepannya akan berusaha berhati-hati. 

"Internal saja sudah seperti ini, apalagi eksternal. Mohon do'a masalah kekeliruan dan kekhilafan tidak terulang lagi. Masalah cetak baliho berada di divisi pak Harapan Nami. Konsep awal sudah dikoordinasikan dengan beliau dan diketahui Ketua KPU juga," ucapnya.

Menurut dia foto baliho Komisioner KPU Batanghari cetakan pertama kurang jelas atau blur. Semua komisioner menggunakan masker seragam, tapi penulisan semua nama Komisioner benar. Contohnya baliho besar di simpang empat Kejaksaan Negeri Batanghari.

"Selanjutnya karena permintaan Komisioner pakai foto asli, barulah terjadi kesalahan penulisan nama," katanya.

Asfihani berujar total anggaran pembuatan 132 baliho sosialisasi Komisioner KPU Batanghari untuk Pilkada 9 Desember 2020 senilai Rp20.720.000. Rinciannya, 124 baliho desa/kelurahan Rp17.360.000 dan baliho delapan kecamatan Rp3.360.000," ujarnya.