Pati, Gatra.com - Pengawasan terhadap distributor pupuk bersubsidi perlu dilakukan untuk menghindari kelangkaan di masa tanam. Apalagi persoalan kelangkaan pupuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selalu terjadi khususnya di penghujung tahun.
Petani Jambean Kidul, Kamelan mengatakan, adanya kartu tani menjadikan tataniaga dan sistem pupuk bersubsidi lebih efektif bagi petani untuk menebus. Dibandingkan hanya mengacu menggunakan catatan Rencana Derinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), seperti sebelumnya. Hanya saja perlu adanya pengawasan.
“Kendalanya di lapangan adalah minim pengawasan, sehingga ada pendistribusian pupuk yang tidak tepat. Selain itu ketika petani sudah mempunyai kartu tani dan masuk e-RDKK, tetapi ada juga pengecer yang menolak menggunakan kartu tani. Karena itulah pengawasan harus diperketat,” ujar warga Kecamatan Margorejo itu, Selasa (3/11).
Ia menyebut, kelangkaan pupuk sudah lama terjadi, bahkan sebelum diberlakukannya kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. “Khususnya di akhir tahun seperti ini pasti langka. Sebab di masa seperti ini kuota pupuk bersubsidi sudah mulai berkurang, juga banyaknya petani yang mulai masa tanam,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin menyebutkan, jika tahun ini puncak kelangkaan pupuk di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Ia banyak menerima laporan adanya pengguna kartu tani yang tidak dapat menebus.
“Tahun ini yang paling parah. Petani sudah punya kartu tani, tetapi pupuknya tidak ada. Ini kan kasihan petani, hidupnya sudah susah, ditambah susah dengan tidak adanya pupuk,” ketusnya.
