Sarolangun, Gatra.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tahun 2021 akan mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan APBD Sarolangun tahun 2020.
Yang mana tahun 2020 yang lalu APBD mencapai Rp1,4 Triliun lebih sekarang untuk tahun 2021 nanti hanya Rp1,215 Triliun, jelas karena situasi covid-19 ini sangat berpengaruh karena turunnya nilai transfer ke daerah dari pusat.
Hal ini mengacu pada nota pengantar Ranperda APBD dan Rancangan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2021 yang disampaikan Plt Bupati Sarolangun, H Hilllatil Badri di paripurna DPRD Sarolangun, Rabu (11/11).
"Dari hal tersebut berarti Rp300 Miliar lebih yang kita mengalami kekurangan alias defisit anggaran untuk tahun ini (2021), tentu akan berpengaruh kepada proses pembangunan yang ada di wilayah kita," kata Hillalatil Badri kepada Gatra.
Ia menyebut, dengan kondisi anggaran kemarin yang cukup besar saja, itupun lagi belum bisa memenuhi keinginan dari masyarakat. Terutama infrastruktur yang menjadi persoalan selama ini.
"Artinya secara otomatis banyak kegiatan yang akan terpangkas, kemudian ada nanti daerah tertentu yang tidak kebagian. Ya, karena kita memang sulit mengaturnya," katanya.
Ia menjelaskan, karena kalau bicara azas keadilan berartikan harus dibagi sama rata, tapi persoalan saat ini kalau itu mau dibagi sama rata, kan azas keadilan itu bukan seperti itu saja.
"Kalau azas keadilan menurut saya, tergantung kondisi urgent atau tidak urgent. Artinya harus ada yang prioritas," ujarnya.
Apalagi kata Hillal, kondisi pandemi covid ini, salah satunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini kan tentu dengan infrastruktur yang baik.
"Nah, maka daerah-daerah tertentu yang kondisi jalannya masih hancur yang masuk skala prioritas harus kita bangun," kata Hillal.
Hillalatil Badri juga menyebut, terjadinya penurunan pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2021 merupakan pengaruh dari pandemi Covid-19.
"Dampak dari pandemi Covid-19 berimbas terhadap pendapatan daerah dan penerimaan dana transfer dari pusat. Dibalik ini mempengruhi terhadap proses pembangunan di Kabupaten Sarolangun 2021. Sebab, banyaknya anggaran terpangkas, sehingga daerah tertentu tidak kebagian dari serapan APBD tahun 2021. Namun, skala prioritas tetap dikedepankan," katanya.
Disamping itu, kata Plt Bupati, dengan menurunnya nilai APBD tahun 2021, maka belanja untuk kegiatan fisik di Dinas PUPR juga ikut mengalami penurunan.
"Tahun 2020 ini, Dinas PUPR kebagian sekitar Rp200 Miliar untuk kegiatan fisik, diperkirakan kegiatan fisik di Dinas PUPR tahun 2021 hanya sekitar Rp120 Miliar," ujarnya.
