Padang, Gatra.com- Pandemi virus corona berdampak buruk bagi ekonomi di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Barat (Sumbar). Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, ribuan pekerja menganggur dan pertanian Sumbar lesu sepanjang 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS Sumbar, Pitono menyebutkan di tahun 2020 pihaknya menemukan produksi padi di Sumbar mengalami penurunan sebesar 99,76 ribu ton (8,34 %). Jumlah itu dari 309,37 ribu hektar potensi luas panen padi sepanjang 2020. Hal ini menurun sekitar 2,31 ribu hektar (0,74 %) disbanding 2019.
Kemudian, data BPS Sumbar juga menunjukkan setidaknya sejak adanya Covid-19, telah mengakibatkan 35.457 warga menjadi pengangguran yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Daerah dengan angka pengangguran tertinggi di Kota Padang, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
"Khusus Kota Padang, ada 13.012 menganggur akibat pandemi. Bila dilihat keseluruhan terdampak bagi usia Angkatan kerja mencapai 137.262 orang. Ada juga Bukan Angkatan Kerja terdampak 3.143 orang," terang Pitono kepada Gatra.com secara tertulis, Minggu (22/11).
Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ambyar. Sebanyak 127.361 UMKM telah mendapatkan bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah itu Sebagian kecil dari 596.100 total UMKM di Sumbar, selain sektor pertanian dan peternakan.
Melihat fenomena itu, Bank Indonesia menilai pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi Sumbar, termasuk sektor pertanian akibat pandemi Covid-19. Apalagi, Sumbar mengalami resesi sejak dua triwulan terakhir, masing-masing minus 4,90 % dan minus 2,87 %.
"Ada tujuh rekomendasi upaya pemulihan ekonomi Sumbar yang terkontraksi, yang dalam dua triwulan terakhir tumbuh negatif," ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Wahyu Purnama A pada desiminasi laporan perkonomian Sumbar, secara virtual dua pekan lalu.
Menurutnya, pertama solusinya dengan membuka kembali aktivitas perekonomian, baik pusat perbelanjaan, perhotelan, restoran, tempat wisata atau rekreasi. Tentu dalam penerapannya wajib mematuhi aturan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran virus corona tersebut.
Selanjutnya kedua, memberikan bantuan pemberdayaan bagi UMKM yang terdampak Covid-19, dengan cara optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga sosial, hingga program sosial dari berbagai lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang ada di Sumbar.
Ketiga, mengekselerasi penyaluran dana PEN dan belanja daerah secara keseluruhan, baik kabupaten dan kota, maupun tingkat provinsi. Keempat, mengoptimalisasikan penyaluran dana simpanan pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan UKM yang terdampak di Sumbar.
"Ada sekitar Rp30 triliun dana pemerintah yang disimpan di bank, dan ini tentu menjadi tantang pemerintah bagi perkembangan penyaluran kredit," tambahnya.
Kelima, mempertahankan proyeksi investasi yang ada Sumbar. Kendati tidak banyak proyeksi investasi berjalan di Sumbar, namun proyek jalan tol Trans Sumatra, Stadion Utama, dan beberapa lainnya cukup menopang laju pertumbuhan ekonomi di Sumbar nantinya, sebab dana yang digelontorkan pemerintah cukup besar.
Keenam, mengedukasi dan mengembangkan digitalisasi UKM secara optimal. Salah satunya strategi penjualan melalui platform digital, seperti media sosial atau e-commerce. Pasalnya, banyak pelaku UKM yang masih kesulian untuk menjual produk dikarenakan terbiasa berjualan langsung kepada konsumen.
"Terakhir tentu kita mengajak, dan pemerintah juga mengeluarkan imbauan agar mengutamakan membeli produk UKM lokal atau Sumbar. Dengan begitu pelaku UKM tetap bisa bertahan saat pandemi ini," tuturnya.
Produktif Masa Pandemi
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Sumbar telah mengingatkan agar Pemprov Sumbar memerhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam upaya pemulihan ekonomi akibat virus corona. Setidaknya 8 poin penting intsruksi Mendagri tersebut menjadi pedoman Pemprov Sumbar.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (ODP) telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Berbagai stimulus terus diberikan untuk menggenjot sektor-sektor yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.
Adapun OPD itu,seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan Hortkultura dan Perkebunan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Semua OPD itu menggelontorkan dana yang cukup besar dalam kegiatan pemulihan ekonomi.
"Kendati pandemi, perekonomian harus terus bergerak dan masyarakat juga tetap produktif. Kita tidak akan mungkin melakukan PSBB, karena ekonomi bisa anjlok dan sulit memulihkannya," ujar Irwan.
Dikatakan Irwan, hal tersebut juga sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan membantu meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Mulai dari rumah tangga masyarakat paling rentan, lalu sektor UMKM.
Terakhir, Irwan juga mengingatkan, agar semua masyarakat dan pelaku usaha tetap disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Langkah ini sebagai bentuk konkrit bersatu melawan virus corona yang terus meningkat hingga saat ini. Dengan patuh protokol kesehatan penyabaran Covid-19 bisa dikendalikan.
Adapun salah satu contoh UMKM yang tetap produktif dan bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19, yakni UMKM sapi perah (Serambi Milk) di Padang Panjang dan UMKM Rendang (Rendang Katuju) di Padang. Kedua UMKM itu merupakan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumbar.
"Ada 80 UMKM yang dibina, dan kita pantau dua UMKM ini yang masih eksis. Contohnya UMKM sapi perah ini, yang dijadikan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Padang Panjang," sebut Wahyu.
Kepala Perwakilan BI Sumbar itu mengatakan, UMKM binaan tersebut tergabung dalam Wirausaha Bank Indonesia (WUBI). Setidaknya ada 11 daerah di Sumbar menjadi UMKM binaan BI Sumbar, seperti di Agam, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Solok, Kabupaten Solok, Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Pariaman.
Sementara Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Syafruddin Karimi mengakui pandemi Covid-19 berdampak pada sektor ekonomi. Dengan begitu, perlu adanya penguatan ekonomi daerah 2021 mendatang dari segi ekonomi lokal. Apalagi akhir pandemi ini tidak bisa diprediksi.
Menurutnya, tahun 2021 tidak perlu membahas soal ekspor, karena yang dibutuhkan yakni penguatan ekonomi lokal. Hal ini karena diperkirakan kondisi belum kembali normal, sehingga pemerintah jangan terlalu berharap kepada ekonomi secara global atau ekspor secara internasional. "Jangan bicara soal ekspor dulu. Kita belum memastikan kondisi ini akan membaik atau tidak. Lebih baik pikirkan upaya memulihkan ekonomi skala lokal atau daerah dulu," imbuhnya.
