Palembang, Gatra.com - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel), mengidentifikasi tiga dari tujuh kabupaten di daerah ini yang bakal menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, merupakan rawan konflik.

“Tiga daerah ini (Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara), perlu perhatian khusus. Sebab, melihat latar belakang kejadian yang pernah terjadi sebelumnya,” ujar Kapolda Sumsel, Irjend Pol Eko Indra Heri di Palembang, Senin (23/11).

Karena itu, kata dia, Polada Sumsel, akan mem-BKO anggotanya guna menambah jumlah personel di Polres penyelenggara Pilakda dan disebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dari 1.500 personel akan menjadi 2.100 personel,” tambah dia.

Selain itu, sambung dia, korp seragam coklat ini juga nantinya akan membekali petugas KPPS untuk mengatur proses pemilihan sesuai dengan protokol kesehatan (Prokes) dalam pemungutan suara. “Itu semua supaya nantinya tidak sampai terjadi adanya kerumunan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengimbau, agar masyarakat yang memiliki hak pilih harus datang ke TPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu bertujuan untuk menghindari kerumunan di kawasan TPS, dari penyebaran Covid-19 dari OTG.

“Prinsipnya sama dengan pusat. Jadi, pemilih harus diberikan jadwal waktu kedatangannya agar tak ada antrian atau kerumunan di TPS,” kata Deru.

Deru menambahkan, untuk jadwal waktu bagi pemilih dapat dicantumkan di formulir C6 yang dibagikan. Kendati begitu, ia menyarankan agar penyelenggara bisa fleksibel bila pemilih datang terlambat.

“Ya, jangan dilarang untuk mencoblos. Tujuannya kan untuk menjaga jarak. Kalau memang ada yang terlambat datang tetap dapat menggunakan haknya," pintanya.

Orang nomor satu di Sumsel, ini juga berharap semua proses bisa berjalan lancar dan selalu berkoordinasi satu sama lain. "Asalkan ada koordinasi yang baik, risiko konflik pun turut bisa diredam,” tutup dia.

Rio Adi Pratama