Jakarta, Gatra.com - Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi tersebut. Benny yang kini bermukim di Inggris kerap melontarkan pernyataan kontroversial serta melawan pemerintahan Republik Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan perkembangan situasi tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah penyelesaian dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut dengan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah,” ujar Sukamta dalam keterangan kepada Gatra.com, Rabu (2/12).
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyebut masih terdapat empat (4) akar masalah yang hsaat ini masih dijumpai di Papua. Persoalan itu yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
Menurut Sukamta dengan otonomi khusus yang berjalan hampir 20 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua masih jauh tertinggal dari daerah lain. “Padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia.”
Oleh sebab itu, anggota DPR RI dapil Yogyakarta itu meminta pemerintah segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden langsung. Hal itu perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan lebih komprehensif dan rakyat Papua betul-betul merasakan manfaat pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, tetapi soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada,” pungkas Sukamta.
