Sukoharjo, Gatra.com - Polemik terkait "kerudung dowo" yang disampaikan calon bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat kampanye menjadi pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sukoharjo. Setelah mendengarkan klarifikasi dari Etik Suryani dan mempelajari bersama komisi fatwa terkait ucapan tersebut, MUI tidak menemukan adanya unsur penistaan agama.

Ketua MUI Sukoharjo Abdullah Faishol menyampaikan, istilah kerudung adalah istilah kita, istilah budaya Jawa, budaya Indonesia. 

"Tidak ada unsur penistaan. Beliau sudah menyampaikan secara tulus dan sumpah tidak ada maksud untuk melecehkan syariat Islam karena yang bersangkutan adalah pengguna jilbab, kalau istilah jilbab atau hijab masih debatable," jelasnya, Rabu (2/12).

Baca juga: Dituding Menista Agama, Ini Klarifikasi Etik

Faishol mengatakan, MUI bersama pengurus harian sudah rapat dan memutuskan yang bersangkutan diterima klarifikasinya dan tidak ada unsur penistaan terhadap agama. Untuk itu, MUI menghimbau pada masyarakat agar tidak mengkaitkan hal tersebut dengan persoalan-persoalan agama karena soal kerudung adalah soal budaya, istilah budaya.

"Jangan diplesetkan melanggar syariat karena beliau tidak menyebut kata-kata syariat atau tidak menyebut kerudung syari," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Faishol memberikan contoh soal kupluk atau peci dimana kemudian ada orang yang pakai peci tapi "tukang mendem". Kemudian ada yang mengatakan tidak usah pakai kupluk-kuplukan "wong tukang mendem kok". 

"Apakah ini lantas dikaitkan dengan persoalan agama, kan tidak, karena kupluk atau peci adalah identitas bangsa Indonesia dan bukan lagi persoalan agama," terangnya.

Mengingat waktu pemilihan kepala daerah sudah didepan mata, maka Faishol meminta kepada masyarakat muslim di Sukoharjo untuk tetap tenang dan tidak reaktif. Pasalnya jika itu terjadi, maka bisa saja disusupi dan dimanfaatkan oleh kelompok yang lain. Hal ini untuk menjaga kondufusifitas di wilayah Sukoharjo.

Terkait rencana sejumlah elemen masyarakat yang hendak menggelar aksi demo, Faishol menyampaikan, MUI hanya bisa mengimbau saja. Yang jelas, soal kerudung itu sudah dibahas bersama tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan seperti NU, LDII, MTA dan lainnya.

"Kami cuma menghimbau saja agar tidak melakukan hal-hal seperti itu, kalau mereka mengajukan ke proses hukum silahkan, itu hak mereka," tandasnya.