Jayapura, Gatra.com - Masih kental dalam ingatan lelaki 56 tahun ini gimana gencarnya oknum-oknum Non Government Organization (NGO) mempengaruhi petani kelapa sawit di Papua tentang perubahan iklim.

"Sekitar 6 tahun lalu mereka gencar mengatakan itu. Saya bilang kepada mereka bahwa kami petani tidak makan iklim. Tapi kami bekerja keras untuk mengolah sumber daya alam dengan tetap menjaga lingkungan," cerita Albert Yoku kepada Gatra.com, Minggu (6/12) malam.

Ayah tiga anak ini baru dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dua hari lalu oleh Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino, mewakili Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung.

Di acara yang juga dihadiri oleh anggota Dewan Pembina DPP Apkasindo, Mayjen (purn) Erro Kusnara, Dewan Pakar DPP Apkasindo, Tri Chandra, staf ahli Gubernur Papua, Elsye Penina Rumbekwan dan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, itu, Albert juga cerita tentang ulah NGO tadi.

"Belakangan NGO itu masih ada meski tidak segencar dulu. Maklum, enam tahun belakangan memang sawit di Papua lesu. Itu bukan lantaran para NGO tadi. Tapi oleh politik dagang di luar negeri yang membikin harga Tandan Buah Segar (TBS) di Papua melorot. Sekarang saja harga sawit dibawah Rp1000 perkilogram," katanya.

Imbas politik dagang tadi kata lelaki yang berkebun sawit di kawasan Arsel Kabupaten Kerom ini, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) gulung tikar.

"Hanya dua sekarang pabrik yang beroperasi di Papua. Itulah yang melayani sekitar 600 ribu hektar kebun kelapa sawit perusahaan maupun swadaya yang ada di sini. Pabrik milik perusahaan plat merah saja sudah tutup sejak lima tahun lalu," ujarnya.

Keadaan tadi kata Albert menjadi tugas berat DPW Apkasindo. "Kami ingin mengembalikan kejayaan sawit masa lalu. Sejak tahun 1980, sawit sudah ada di Papua, masyarakat sangat menikmati hasil dari sawit itu," katanya.

Biar bisa mengembalikan kejayaan masa lalu itu kata Albert, Apkasindo Papua tidak bisa bekerja sendirian.

"Kami butuh dukungan dan pendampingan penuh dari DPP Apkasindo, begitu juga dari Dirjen Perkebunan dan Dinas Perkebunan yang ada di Papua. Biar kami bisa menerapkan Good Agriculture Practices (GAP)," Albert berharap.

Sebab itu tadi, kelapa sawit kata Albert sudah menjadi sumber hidup utama petani di Papua sejak dulu.

"Kalau ada yang bilang sawit tidak bermanfaat bagi petani di Papua, itu salah. Kami sudah menikmati kejayaan itu. Kami siap jadi duta tentang betapa bermanfaatnya kelapa sawit itu bagi rakyat," katanya.

Untuk program jangka pendek kata Albert, dia akan segera berkonsolidasi dengan DPD Apkasindo di 8 kabupaten penghasil sawit yang ada di Papua.

"Kami akan data semua persoalan petani yang ada. Terus, kami juga akan segera menyiapkan bibit untuk lahan peremajaan seluas 6600 hektar. Nah, soal pabrik tentu kami sangat butuh. Mudah-mudahan Sarpras BPDPKS bisa kami dapat untuk mendirikan pabrik itu," Albert berharap.

Elsye tak menampik apa yang dibilang Albert tadi. Sektor kelapa sawit kata Elsye sudah menjadi andalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

"Perkebunan sawit menghasilkan devisa dan mencipkatakan lapangan kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat di Papua harus menjadi perhatian kita bersama," pintanya.

Bagi Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr (c) Ir Gulat Manurung, MP.,C.APO, Papua adalah contoh nyata petani sawit swadaya yang sangat militan dengan segala keterbatasannya.

Militansi ini kata lelaki 48 tahun ini musti diganjar oleh pemerintah dengan lebih memperhatikan mereka lewat program PSR, Sarpras dan hilirisasi.

"Semua harus gotong royong, bahu membahu untuk mencapai harapan Ketua Apkasindo Papua tadi. Petani Sawit Papua adalah garda terdepan dan sebagai icon petani sawit berkelanjutan. Mereka musti dipersiapkan sejak dini untuk menerapkan GAP," ujar Gulat saat didapuk memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPW Apkasindo itu, secara daring.

Ayah dua anak ini memastikan, kelapa sawit adalah pemersatu masyarakat Indonesia. Sebab kelapa sawit telah hadir dari Sabang sampai Merauke.

"Dan kelapa sawit ini adalah usaha perkebunan yang paling banyak melibatkan masyarakat dan penyumbang devisa terbesar negara. Lantaran itu petani sawit harus menjadi garda terdepan menjaga dan melawan semakin gencarnya kampanye negatif tentang sawit kita. Jangan berdiam diri, lakukan yang terbaik untuk menjaga sawit Indonesia," pinta Gulat.

Kampanye negatif sawit kata Gulat, murni politik dagang. "Soal pungutan ekspor, kalau ada yang bilang tidak bermanfaat bagi petani, saya pastikan orang itu bukan petani, sebab hanya petanilah yang bisa merasakan manfaat dana yang dikelola BPDPKS itu," katanya.

Abdul Aziz