Mataram, Gatra.com - Politisi PDI Perjuangan NTB, Ruslan mengingatkan penyelenggara pemilu tidak merusak demokrasi di Kota Mataram dengan bermain mata dengan kandidat tertentu. Dia mengemukakan bagaimana saat ini publik mencium indikasi ketidaknetralan KPU sebagai penyelenggara.
“Kami mendapat informasi kalau aparat penegak hukum juga telah mengetahui hal ini dan mereka kini sedang bekerja. Kita tidak ingin pesta demokrasi yang seharusnya bermartabat kemudian benar-benar dirusak,” tandas Ruslan di Mataram, Senin (7/12).
Ruslan yang juga anggota DPRD Provinsi NTB ini mengemukakan, terlalu banyak peristiwa yang menyebabkan khalayak sulit tidak mengambil kesimpulan betapa ada indikasi ketidaknetralan penyelenggara tersebut.
Ruslan memberi contoh bagaimana dalam debat putaran ketiga di mana pembaca doa yang dihadirkan KPU Kota Mataram menggunakan diksi-diksi yang tidak lazim dalam doa yang dipanjatkan. Diksi dalam doa tersebut misalnya menggunakan kata “Zat yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan.”
Pun juga terkait skema debat publik putaran pertama dan putaran kedua yang tak ubahnya macam cerdas cermat. Mendapat kritik dari berbagai kalangan, KPU Kota Mataram bergeming. Baru setelah kritik kian deras, format debat diubah dalam debat publik putaran ketiga. Hal itu, kata Ruslan telah menunjukkan betapa KPU memang tidak hendak menghadirkan debat publik yang benar-benar debat publik antarkandidat sedari awal.
Indikasi lain, kata Ruslan bisa dilihat dari maraknya media sosial yang menampilkan foto dan video yang menunjukkan sejumlah indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran. Termasuk bagaimana sejumlah kandidat secara nyata mengabaikan protokol kesehatan.
Demikian juga pada masa tenang. Di mana pihaknya kata Ruslan menerima laporan dari berbagai kalangan bagaimana sejumlah kandidat masih menggelar aneka pertemuan yang mengumpulkan massa dengan dibungkus berbagai dalih.
Ruslan juga mengingatkan adanya insiden di Karang Bedil yang menimpa tim yang didukung PDIP dan PKS dan insiden lain yang mengarah pada aksi premanisme di Pasar Karang Sukun yang melarang Tim berkampanye membagi-bagikan masker pada pengunjung pasar dengan dalih bahwa pasar tersebut adalah basis salah satu kandidat. Hingga kini, tidak ada tindaklanjut yang memadai dari penyelenggara pemilu atas hal tersebut.
Karena itu, pihaknya kata Ruslan meminta aparat penegak hukum melakukan audit forensik terhadap kinerja KPU Kota Mataram.
