Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebab, ruang kampanye dalam Pilkada kali ini dibatasi oleh protokol kesehatan Covid-19.
Artinya, untuk menghindari penyebaran wabah, kemudian banyak tahapan Pilkada yang hanya diramaikan via sosial media atau lewat pertemuan virtual. Selain itu, pasangan calon (paslon) juga hanya membelanjakan alat peraga kampanye seperti hand sanitizer, masker dan alat-alat kesehatan lainnya. "Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan sangat minim," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/12).
Sarman membandingkan, di tahun-tahun sebelumnya paslon selalu melaksanakan kampanye terbuka yang secara langsung di sana terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, sticker, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kampanye juga ada keterlibatan pengusaha lokal seperti Event Organizer (EO) yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
Semua hal itu, lanjut Sarman, akan menambah omzet UMKM di daerah, yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Pada akhirnya, dapat ikut menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar, maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing-masing. Jumlah ini sangat signifkan," jelasnya.
Karena itulah kemudian Sarman menyebut Pilkada tahun ini sebagai Pilkada paket hemat. Terlebih, dengan sikap para paslon yang sangat membatasi belanja kampanye, karena adanya keterbatasan dana pula. "Karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," imbuhnya.
Adapun dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun sangat terbatas perputarannya. Karena hanya dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
Sedangkan yang sampai ke tangan warga, utamanya dalam bentuk honor bagi para petugas KPPS hanya sedikit. "Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," tandasnya.
