Semarang, Gatra.com - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada 2020 mengacu pada aturan protokol kesehatan (Prokes) yang ditetapkan KPU. Hal itu dilakukan untuk menghindari timbulnya klaster baru pilkada khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut ini disampaikan Jenderal Bintang Dua itu saat memantau pelaksanaan pilkada di wilayah Grobogan. "Kita sudah lakukan Swab Anti Gen, semuanya menggunakan APD lengkap bahkan tak hanya anggota saja, termasuk masyarakat panitia dan pengawas semua menggunakan APD," ujar Lutfi dalam keterangannya Rabu (9/12).
Dalam kunjungan tersebut Kapolda Jateng didampingi Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna melakukan sidak dengan mengecek langsung pelaksanaan pilkada. Pria yang berpengalaman di bidang intelijen dan keamanan itu langsung meminta dilakukannya pengecekan di tempat pada seluruh anggota Polri dan semuanya dalam keadaan sehat.
Langkah tersebut diambil Kapolda untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua anggota Polri dalam keadaan sehat dan bebas dari Covid-19 setelah sebelumnya Polda juga melakukan swab massal untuk personel pengamanan Pemilu Serentak.
Lutfi mengingatkan untuk mencegah penyebaran klaster baru, Polda Jateng memastikan Prokes 3M di setiap TPS berjalan dengan baik salah satunya dengan pengecekan suhu serta penjadwalan peserta diatur per menit sehingga tidak terjadi penumpukan orang.
"Sampai dengan saat ini sudah 60% warga mencoblos di TPS dan situasi sangat aman," kata Lutfi. Di samping itu, Kapolda juga menyampaikan bahwa netralitas adalah prinsip utama yang dijunjung Korps Bhayangkara.
Diketahui pada Rabu ini (9/12), Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Pilkada Serentak yang diselenggarakan di 21 Kabupaten/Kota. Dimana masyarakat melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan yang ditetapkan.
Untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, Kapolda Jateng melaksanakan Asistensi Pengamanan Pilkada serentak se-Jawa Tengah di wilayah hukum Polres Grobogan. Khusus Grobogan, Polda Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan KPU setempat bahwa masyarakat yang terkena Covid-19 tetap dilayani hak pilihnya.
"Petugas KPPS akan datang dengan ditunjuk pendamping saksi dan ditunjuk wali oleh masyarakat yang sakit dengan menggunakan protokol kesehatan, tempat kita hampir 250 orang, ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang hak pilihnya di lindungi," ujar Irjen Ahmad Lutfi.
Kapolda menjelaskan terdapat tiga (3) daerah rawan bencana di Jawa Tengah yakni Klaten dengan bencana Merapi dengan 4 TPS di satu desa. Kedua di Boyolali dengan 9 TPS di tiga desa dan satu kecamatan.
"Kita sudah koordinasi dengan BPBD berikut pengawas dan panitia tetap kita jamin hak pilih di desa rawan bencana dan di tempat pengungsian dan itu sudah tidak ada masalah semuanya." pungkas Lutfi.
