Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pembenahan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi Pemerintah, pengawas eksternal dengan lembaga diluar pemerintah dan partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

Menurut Jokowi, aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaiman mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," kata Presiden Jokowi dalam sambutan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020, Rabu (16/12).

Presiden menjelaskan upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Termasuk perlunya orkestrasi kebersamaan, inovasi, dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi.

"Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi," jelasnya.

Jokowi menambahkan mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi yang diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.

"Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama," ujarnya.