Jakarta, Gatra.com - Tudingan yang beredar bahwa perusahaan ekspedisi Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berafiliasi dengan ormas tertentu tak membuat bisnis perusahaan itu jatuh. JNE pun sudah menyanggah tuduhan tersebut.
"Transaksi akibat pemberitaan negatif, bisnis JNE tetap jalan biasa bahkan tumbuh pas Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Tidak ada penurunan," kata VP Marketing JNE, Eri Palgunadi dalam konferensi pers dengan pengacara Hotman Paris Hutapea di kawasan Jakarta Utara, Rabu (16/12).
Eri menjelaskan, pada Oktober hingga Desember pihaknya tetap mencatat pertumbuhan sebesar 10-15%. Namun, secara keseluruhan pertumbuhan JNE ada di atas 25% per tahun selama lima tahun terakhir.
"Collapse, bangkrut, tidak sama sekali. Apalagi ini akhir tahun tumbuh," jelas dia.
Sementara itu Hotman Paris Hutapea selaku pengacara pihak JNE mengatakan kasus itu tidak akan dilaporkan ke kepolisian. Para pemimpin JNE masih menunggu apakah setelah menggelar konferensi itu masih ada berita bernada sumbang lagi terhadap perusahaannya.
"Kalau dilaporkan polisi honor saya tambah. Bapak-bapak ini bijaksana. Belum mau melakukan tindakan hukum. Jadi tunjukkan ke publik, kalau masih ada fitnah melanggar UU ITE, baru ditindak. Serangan viral sangat kejam, orang bisa percaya," jelas dia.
JNE membantah tudingan adanya afiliasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau orang yang berkaitan dengan kelompok agama tertentu. Hal itu sekaligus menjawab setelah ramainya trending #BoikotJNE yang dilakukan netizen di media sosial belakangan akibat tuduhan tersebut.
Berikut pernyataan sekaligus cross-check JNE atas pemberitaan afiliasi dengan ormas tertentu yang disampaikan oleh VP of Marketing JNE, Eri Palgunadi:
1. Tuduhan:
Ustaz Hanny Kristianto sebagai CEO JNE
Fakta:
Hanny Kristianto bukan CEO JNE. Tetapi bersama JNE berkolaborasi untuk membantu yang bersangkutan untuk pengiriman APD, masker, face shield, dan obat-obatan herbal. Hal ini sudah diklarifikasi oleh Hanny Kristianto melalui video di akun IG Hanny Kristianto.
2. Tuduhan:
Akun JNE Sorogenen membuat konten terkait SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan.
Fakta:
Kasus ini sudah selesai pada 27 Agustus 2020 dan sebagai sanksi, perjanjian kerja sama dengan karyawan tersebut sudah diputus. Selain itu, pihak JNE Pekalongan serta NU serta Banser setempat telah melakukan mediasi.
3. Tuduhan:
JNE mendukung teroris dan gerakan radikal.
Fakta:
JNE tidak pernah berafiliasi dengan lembaga, institusi, organisasi, apapun yang merugikan masyarakat. JNE mengakomodir setiap potensi bangsa dan organisasi yang sepakat untuk melakukan kegiatan sosial bersama. Sebagian pemasukan yang JNE punya dibagikan kepada kaum membutuhkan (anak yatim dan lain-lain).
4. Tuduhan:
Haikal Hassan memiliki saham di JNE.
Fakta:
JNE didirikan oleh alm. Bpk. H. Soeprapto Soeparno. Saat ini JNE dipimpin oleh M. Feriadi selaku Presiden Direktur JNE, Chandra Fireta selaku Direktur JNE, dan Edi Santoso selaku Direktur JNE. Tidak pernah ada keterlibatan Haikal Hassan dalam kepemilikan saham di JNE.
5. Tuduhan:
Salam J milik JNE dituduh pro-pendukung ormas ilegal
Fakta:
Salam J merupakan simbol huruf (J) dari brand JNE. Salam ini sudah digunakan sejak tahun 2017. Salam ini sempat tidak digunakan pada saat pilpres untuk menghindari miskomunikasi.
6. Tuduhan:
Tersangka pelempar bom molotov yang beberapa hari lalu terciduk di Wisma 2 Gedung BCA Slipi, Jakarta Barat disebut bekerja sebagai kurir JNE. Berita hoaks beredar melalui WhatsApp.
Fakta :
Pelaku pelemparan tersebut bukan kurir atau karyawan JNE, hal itu sudah dikonfirmasi dari pihak yang berwajib pada 13 Desember 2020.
