Jakarta, Gatra.com - Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta dosis. Selanjutnya masih ada 1,8 juta dosis yang akan tiba pada Januari 2021. Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya mengatakan bahwa pemberian vaksin bersifat gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan Jokowi menepis rumor masyarakat harus membayar atau mengeluarkan dana untuk penyuntikan vaksin.

Selain itu tampak dukungan publik agar Presiden Jokowi menjadi figur pertama dalam penyuntikan vaksin. Selanjutnya diteruskan para menteri kabinet, pejabat pusat dan daerah, hingga penyuntikan ke warga masyarakat. Hirarki tersebut untuk memberikan jaminan sekaligus rasa aman bagi masyarakat atas keputusan vaksin yang diambil pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Wibisono menyatakan tahap tersebut akan menjadi persoalan akibat tidak mudah menentukan komunitas mana yang siap untuk awal disuntik. Meskipun presiden menjamin penyuntikan vaksin dilakukan gratis, kekhawatiran masyarakat menurutnya masih tinggi atas risiko penyuntikan vaksin asal Tiongkok tersebut.

Terlebih Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menurut Wibi, masih pro dan kontra terkait pandangan tenaga kesehatan menjadi pihak yang awal disuntik. Pernyataan dari Jokowi tampaknya juga tak diikuti dengan semangat dan kesiapan dari menteri kabinet. “Presiden dan para menteri kabinet juga belum jelas kesiapan untuk menjadi relawan perdana,” ujar Wibisono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/12).

Ia menambahkan sebagian elite termasuk anggota DPR menyatakan lebih percaya pada kualitas vaksin produk Amerika, Pfizer-BioNTech. “Baru-baru ini Singapura mempertontonkan penyuntikan vaksin produk Pfizer pertama kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Meskipun pengaruh Cina besar terhadap negara Singapura sangat kuat, akan tetapi mereka lebih percaya pada vaksin Pfizer Amerika sedangkan Malaysia juga memesan vaksin Pfizer-BioNTech AS,” ucap Wibi.

Ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait vaksin Sinovac yaitu adanya stigma di masyarakat terhadap produk Cina yang terkenal tidak bagus dan cenderung kurang menjaga mutu. Di samping kemanjuran vaksin yang belum teruji, negara pemakai Sinovac yakni Cina saat ini masih tahapan uji klinis. Bahkan BPOM Brazil meragukan dan mempertanyakan kualitas Sinovac dengan menunda impor.

Di negara asal virus Covid-19 yakni Cina juga belum terlihat kampanye sukses penggunaan vaksin Sinovac. Bahkan adanya model mutasi baru virus corona dinilai makin mengkhawatirkan dan dapat memperpanjang penelitian untuk vaksin yang lebih baru. “Ternyata Cina sendiri justru akan membeli vaksin dari perusahaan Jerman BioNTech yang bekerja sama dengan perusahaan Amerika Pfizer Inc. sebanyak 100 juta dosis dipesan”.

Alasan lain, imunogenik Sinovac tidak terlalu kuat sehingga perlu lebih dari satu kali suntikan. Uji tahap 3 di Indonesia sendiri juga belum tuntas sehingga masih menunggu kemanjuran dan keamanannya.

“Nah persoalannya jika masyarakat atau rakyat menjadi lebih takut vaksin daripada virus coronanya sendiri maka akan menjadi masalah besar bagi negara. Bisakah dengan pemaksaan melalui denda besar?. Tidak semudah itu karena untuk pengaturan sanksi itu harus diatur dalam ketentuan setingkat undang-undang,” katanya.

“Berapa pula nilai pemborosan keuangan negara jika vaksin Sinovac yang berjumlah jutaan dosis yang sudah dipesan dari Cina ternyata tidak dapat digunakan sesuai target?. Ini akibat dari kebijakan baik pilihan vaksin maupun persiapan yang tidak matang atau mungkin nuansa bisnis lebih dominan daripada kemanusiaan,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran dari pos lain demi memenuhi kebutuhan biaya program vaksin corona gratis ke seluruh masyarakat. Alokasi biaya tersebut dilakukan pada 2021.

Jokowi juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian vaksin Covid-19 meski belum disebutkan kebutuhan biaya untuk menyalurkan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat.