Karanganyar, Gatra.com - Penolakan imunisasi oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tak boleh berlanjut pada vaksinasi covid-19. Dibutuhkan edukasi bagi kalangan tersebut dengan melibatkan pemerintah dan simpul masyarakat.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo menyambut baik upaya pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19. Antivirus yang sudah diproduksi, diharapkan segera didistribusi. Namun demikian, ia tak memungkiri adanya kasus penolakan imunisasi balita oleh sejumlah warga. Mereka menolak anak-anaknya diimunisasi karena tak sesuai keyakinannya.

Berdasarkan catatan Gatra.com, sejumlah warga di satu kelurahan di Kecamatan Tawangmangu menolak mengikuti imunisasi dasar untuk bayi di bawah usia satu tahun. Capaian imunisasi dasar atau universal child immunization (UCI) selama tiga tahun, yakni 2017 sebanyak 98,8%; tahun 2018 98,4%; pada 2019 99,4%. Sedangkan capaian bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) tahun lalu hanya 97%. Dimungkinkan, sikap tersebut berlanjut saat vaksin anticorona hadir.

"Perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang kandungan vaksin. Ini memang bukan cara mudah. Butuh kerjasama para tokoh agama dan masyarakat. Jadi, tidak mungkin bisa hanya pemerintah saja. Semua pihak perlu sinergis menghadapi Covid-19," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (18/12).

Setahu dirinya, vaksin tersebut bakal didistribusi mulai Januari 2020. Ia berharap seluruh masyarakat memperolehnya, termasuk di Karanganyar. Namun jika jumlahnya kurang, seharusnya dibuat prioritas penerima vaksin. Seperti petugas pelayan masyarakat dari pemerintah, tenaga kesehatan dan aparat keamanan.

Prioritas selanjutnya pada pasien tanpa gejala maupun bergejala yang sedang dirawat maupun isolasi mandiri serta kalangan rawan tertular.

"Vaksin ini gratis. Maka harus dikawal di lapangan. Pemerintah harus tegas," ucapnya.