Yogyakarta, Gatra.com – Mudik saat libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun ini berisiko tertular Covid-19. Waspadai penularan Covid-19 melalui angkutan darat dan sarana penunjang mudik, terutama tempat makan.
Hal ini mengemuka dalam diskusi daring 'Mudik Natal dan Tahun baru di Masa Pandemi Covid-19’ gelaran Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Senin (21/12).
Peneliti Pustral UGM Arif Wismadi menyebut terdapat titik rentan penularan Covid-19 yang selama ini kurang diperhatikan. "Titik rentan tidak eksplisit ini berada di sistem pendukung mobilitas saat alat proteksi kita terbuka untuk makan, minum, dan berinteraksi sosial,” kata dia.
Sistem pendukung perjalanan itu meliputi tempat makan, toilet, area rehat (rest area), ruang tunggu, tempat ibadah, dan tempat layanan akomodasi.
Arif menjelaskan sistem pendukung adalah salah satu dari enam sistem yang harus dikelola untuk mengendalikan Covid-19 selama masa mudik. Lima sistem lain meliputi sistem di sarana transportasi, sistem di prasarana atau simpul-simpul mudik, sistem regulasi, sistem informasi, dan sistem keahlian di semua lapisan.
Ia menyebut memang sudah ada ketentuan untuk tidak makan dan minum di moda transportasi umum, terutama pesawat. “Namun aturan untuk fasilitas makan di luar sarana transportasi, seperti di terminal, stasiun, dan bandara tidak diatur detail,” tuturnya.
Menurut dia, celah penularan terjadi ketika kita mencopot masker untuk makan dan minum. Apalagi kebanyakan tempat makan di tempat public di jalur mudik tak memanasi makanan sebelum penyajian demi mematikan virus. “Pengolahan makanan di simpul tranportasi ini belum diatur,” kata dia.
Arif memprediksi pengetatan protokol kesehatan, terutama untuk tes PCR, menurunkan jumlah pemudik akhir tahun ini. Jika tahun lalu ada 18,7 juta orang, tahun ini tinggal 8,9 juta pemudik atau turun 52 persen. Penumpang di sejumlah moda, seperti mobil pribadi, bus, kereta api, angkutan antar-kota, pesawat, dan ASDP turun 1,7 hingga 5,85 persen.
Pemerhati transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyebut kewajiban tes antigen amat mendadak sehingga menyulitkan pelaku perjalanan. “Kebijakan ini baiknya jauh-jauh hari agar tidak merugikan banyak pihak,” kata dia.
Menurut dia, penerapan protokol kesehatan reltif baik untuk moda transportasi kelolaan BUMN, yakni pesawat, laut, dan kereta api. “Masalahnya sekarang justru di (transportasi) darat. Awal-awal dulu ketat, lama-lama hilang dan tidak dikenalikan , terutama untuk bus AKAP (antar-kota antar-provinsi) yang dinaiki kebanyakan masyarakat bawah,” tuturnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah memperhatikan layanan bus AKAP seperti dengan menyediakan tenaga kesehatan dan memberi bantuan tes cepat di terminal tipe A. “Meski ada lombanya, terminal sehat belum diatur di Peraturan Menteri Kesehatan, baru bandara dan pelabuhan,” kata dia.
Penasihat MTI Agus Pambagio mengingatkan tak konsistennya pemerintah menangani Covid-19 berlanjut hingga momen libur akhir tahun ini. “Kebijakan ambigu. Banyak perkecualiann dan tanpa sanksi, seperti dalam surat edaran yang sebenarnya bukan produk hukum. Padahal orang Indonesia tidak bisa hanya diimbau, tapi harus ada sanksi administrasi,” tuturnya.
Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono menyebut riset menunjukkan bahwa penerapan protokol ketat di moda transportasi menuat risiko penularan Covid-19 di sarana angkutan kecil.Penularan Covid-19 risiko sedang terjasi di kawasan antar dan multi moda.
“Sedangkan antar-zona itu terjadi potensi impor Covid-19, terutama perjalanan dari zona risiko tinggi ke zona rendah atau sebaliknya. Ini berdampak pada transmisi lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan angkutan darat, baik pribadi maupun sewa, kerap tak menerapkan prokes ketat dibanding penerbangan, pelayaran,kereta api, dan bus yang terakreditasi oleh satgas Covid-19.
“Selain impor Covid, potensi transmisi lokal karena kendaraan darat karakternya door to door. Ini perlu dipantau terutama di daerah tujuan wisata seperti Yogyakarta dan Bali karena kemampuan pemda terbatas,” tuturnya.
