Mataram, Gatra.com- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., menegaskan usai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-NTB, evaluasi dan pelaporan kegiatan harus serius dilaksanakan. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dimassa yang akan datang lebih baik lagi.

"Evaluasi dan pelaporan seluruh tahapan Pilkada penting dilakukan, sebagai rujukan untuk penyelenggaran pemilihan tahun berikutnya," kata Sekda di Mataram, Senin (21/12).

Saat membuka Rakor Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, Sekda juga mengingatkan agar evaluasi dan pelaporan tersebut, disimpan dan disusun dengan baik dan sistematis untuk dijadikan dokumen.

Diakui Miq Gite, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di 7 Kabupaten/Kota se-NTB berjalan aman dan lancar. Sejak tahapan awal hingga sekarang masih relatif kondusif. "Pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember yang lalu, kita sempat cemas, namun ternyata Pilkada berjalan sesuai keinginan kita bersama," jelasnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak di NTB kata Sekda, tidak terlepas dari sinergi dan harmonisasi Pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan tentunya KPU dan Bawaslu sebagai leading sektor penyelenggara Pemilu.

Sekda juga mengingatkan, yang lebih penting adalah tahapan pelaksanaan Pilkada ini sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. "Ikuti aturan ataupun juklak dan juknisnya, UU dan PKPU, sehingga Pemilu berjalan sesuai reelnya," ucap mantan Kabag Humas dan Protokoler Provinsi NTB.

Selain itu, ia mengajak semua unsur dan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Covid-19. Karena pada tanggal 17 Januari, Kepala Daerah, Bupati dan Walikota terpilih akan dilantik. "Jangan sampai saat pelantikan nanti akan banyak massa pendukung yang berkerumun, maka harus diperketat protokol kesehatan menjaga penyebaran Covid, pada saat proses pelantikan nanti, mencegah lebih baik dari mengobati," tegasnya.

Kabid Poldagri Bakesbangpoldagri NTB Muhari Isnaeni, menyampaikan Rakor ini merupakan upaya pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 7 kabupaten/kota di NTB di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan ini juga merupakan upaya mengupdate data dan informasi permasalahan-permasalahan Pilkada serentak tahun 2020 pra, saat dan pasca Pilkada. “Ini merupakan upaya pemerintah mendukung mensukseskan pelaksanaan Pilkada dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Sehingga terciptanya kondusifitas daerah pada pra, saat dan pasca pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi covid-19. Termasuk jelasnya menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam tahapan pilkada.Kita harus berusaha tetap tegas menjaga dan menerapkan protocol Covid hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pilkada, dan seterusnya,” tutup Muhari.