Home Teknologi Informasi Digital Pengawasan BPKP Raih TOP Digital Awards

Informasi Digital Pengawasan BPKP Raih TOP Digital Awards

Jakarta, Gatra.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperoleh penghargaan sebagai instansi dengan kategori TOP Digital 2020 #Level Stars 4 (Sangat Baik) dalam ajang TOP Digital Awards Tahun 2020.

BPKP meraih penghargaan tersebut setelah terbukti berhasil menerapkan transformasi digital pengawasan nasional secara menyeluruh walaupun ditengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, didaulat sebagai TOP Leader on Digital Implementation 2020 dalam acara tersebut. Ateh mengatakan, sejak awal BPKP berkomitmen dalam menyelenggarakan transformasi digital secara terpadu, yang salah satunya dipicu oleh pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 ini telah menuntut teknologi informasi mengambil peran utama dalam transformasi pengawasan nasional di BPKP, termasuk dalam membina Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di seluruh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah,” katanya usai menerima penganugerahan yang diwakili oleh Sekretaris Utama BPKP, Selasa (22/12).

Menurutnya, tranformasi digital nasional pengawasan harus dilakukan secara bersamaan dan komprehensif sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pananganan Covid-19, pemberian jaring pengaman sosial (JPS), dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kepala Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas), Rudy M. Harahap, juga menyabet penghargaan kategori TOP CIO (Chief Information Officer) on Digital Implementation 2020. Ia menyampaikan gagasan yang berjudul “Bagaimana BPKP Menggerakkan Transformasi Pengawasan Intern Nasional Melalui Transformasi Digital?” dalam acara penganugerahan yang dihelat di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (22/12).

Menurutnya, pengembangan dan penggunaan teknologi informasi di BPKP difokuskan pada solusi yang terintegrasi, mulai dari otentikasi, penggunaan data yang terpusat, berbagi-pakai data, pengelolaan risiko, serta penyimpanan data.

“Saat ini, seluruh unit di BPKP (kantor pusat, kantor Pusdiklatwas, dan 34 kantor perwakilan BPKP di seluruh ibukota provinsi) telah terhubung melalui koneksi WAN yang didukung data center dan Disaster Recovery Center (DRC). BPKP juga telah memiliki sistem informasi terpusat terkait dengan pengelolaan SDM, kinerja organisasi, dan business management system (SIMA),” ucapnya dalam siaran pers.

Dalam ajang TOP Digital Awards 2020 ini, BPKP dinilai telah memenuhi beberapa kriteria, antara lain information technology (IT) governance yang sangat baik, yaitu aspek kebijakan, organisasi, penerapan sistem, dan prosedur.

Implementasi teknologi digital di BPKP dianggap berhasil dan terpadu di hampir semua unit kerja serta berdampak signifikan terhadap kinerja, daya saing, dan layanan terhadap masyarakat. Infrastruktur teknologi digital BPKP juga telah tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Melalui penghargaan ini, BPKP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. BPKP juga telah dianggap bergerak cepat dalam mendukung program pemerintah untuk bertransformasi digital dan menyambut era Industri 4.0.

TOP Digital Awards merupakan ajang pemeringkatan (rating) tahunan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan atau institusi yang dinilai berhasil dalam inovasi, implementasi IT dan Telco atau teknologi digital, baik sistem menajemen maupun dalam kaitan layanan pelanggan atau masyarakat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh majalah IT Works yang bekerja sama dan didukung oleh beberapa asosiasi dan perusahaan konsultan TI TELCO.

Penjurian TOP Digital Awards 2020 menggunakan tiga metode, yakni market research independen, pengisian kuesioner, wawancara penjurian, serta rekomendasi user atau masyarakat. Dewan Juri dipimpin oleh guru besar Universitas Indonesia, Prof. Dr.-Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng.

Sebelumnya, BPKP juga telah mendapatkan penilaian “baik” dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

1467