Pekanbaru,Gatra.com - Hingga tutup tahun 2020 luas areal program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau masih hanya 11.500 hektar. Capaian ini menyisakan 3.000 hektar dari total 14.500 hektar kebun sawit yang musti diremajakan di 2020.
Sisa ini malah lebih bengkak lagi jika dikaitkan dengan quota PSR yang diberikan Badan Pengelola Dana Kebun Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2020 kepada Riau yang mencapai 22.600 hektar.
Terkait kegagalan memenuhi target luasan replanting itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli memilih hemat bicara.
Program PSR ini sejatinya adalah upaya pemerintah meningkatkan produtivitas kebun sawit milik petani. Caranya dengan memberikan bantuan dana senilai Rp25 juta per hektar dan naik menjadi Rp30 juta per hektar setelah Juli 2020.
Selain itu, PSR ini juga ditujukan untuk membikin petani lebih siap menghadapi aturan main soal sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebab sejak 2025, petani sudah musti mengantongi sertifikat itu sebagai bentuk komitmen petani kelapa sawit terkait sawit berkelanjutan.
Sementara itu Ketua Sawit Masa Depan Ku (Samade),Tolen Ketaren menyebut upaya menggeret produktivitas sawit memang bisa dilakukan dari awal penanaman.
"Banyak hal yang bisa dilakukan sejak awal penanaman, mulai dari mengatur jarak tanam ideal, pemilihan bibit unggul untuk ditanam, hingga mengatur formula pemupukan. Banyak kebun petani yang berusia uzur, melupakan pendekatan semacam itu di awal penanaman," katanya.
