Jakarta, Gatra.com - Rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu sudah berlalu setahun 21 hari. Di rapat yang digelar pada 10 Desember 2019 itu dibikin target bahwa pada rentang 2020-2022, peremajaan sawit rakyat sudah musti kelar seluas 500 ribu hektar.

Target ini tak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sawit petani oleh bibit yang bagus dan bersertifikat, tapi juga untuk ketahanan energi bahan bakar minyak berkelanjutan.

“Bagi kami petani, rapat terbatas itu menjadi semangat baru serta pemantik bagi semua stakeholder terkait, baik unsur pemerintah hingga pelaku usaha. Sebab oleh rata itu pula, sepanjang 2020, penyempurnaan regulasi dan persyaratan untuk memudahkan petani kelapa sawit mendapatkan dana hibah, terus dilakukan,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), DR (c) Gulat Medali Emas Manurung, dalam bincang akhir tahun bersama Gatra.com, Kamis (31/12).

Oleh penyempurnaan tadi kata ayah dua anak ini, syarat pengajuan PSR yang dibikin Kementerian Pertanian Cq Ditjen Perkebunan, tinggal dua; kelembagaan petani dan legalitas lahan.

“Yang menggembirakan lagi, besaran dana hibah PSR naik menjadi Rp30 juta per hektar dari yang sebelumnya hanya Rp25 juta per hektar. Belum lagi Kementan dan Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kemudian menunjuk surveyor untuk melakukan tugas sosialisasi, pemberkasan dan verifikasi petani calon penerima dana PSR,” kata lelaki 48 tahun ini.

Semua yang dilakukan oleh pemerintah tadi kata auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini tentu demi memudahkan petani, termasuk memudahkan dalam melengkapi syarat sertifikat ISPO.

“Dalam catatan kami, hingga tutup tahun 2020, capaian PSR selama tahun ini sekitar 92.832 hektar, ini berarti sudah sekitar Rp2,7 trilun duit mengalir ke rekening petani sawit, ini angka fantastis dan sejarah pengembangan kelapa sawit rakyat,” katanya.

Abdul Aziz