Karanganyar, Gatra.com- Sebanyak 30 penerima sertifikat hak milik (SHM) asal Kabupaten Karanganyar mengikuti siaran presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah secara virtual di rumah dinas bupati Karanganyar. Sertifikat mereka diterbitkan kantor ATR/BPN Karanganyar pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020.

Kepala Kantor ATR/BPN Karanganyar, Anton Jumantoro mengatakan 30 pemilik SHM atas tanah tersebut mewakili masyarakat yang dibantu program PTSL tahun 2020. Pada tahun 2020, target BPN menyelesaikan penyertifikatan 12.000 bidang tanah, ternyata menyisakan 6.039 bidang tanah. Penyebabnya pengalihan anggaran akibat Pandemi Covid-19. Sedangkan 5.961 bidang sudah selesai penyertipikatan pada Juni 2020. Penyerahan ke pemilik dilakukan secara bertahap, hingga kelompok terakhir 1.689 sertipikat.

"Yang diundang menyaksikan secara virtual presiden Jokowi menyerahkan sertifikat adalah perwakilan saja. Ruangan didesain agar peserta patuh prokes. Mereka mewakili pemerintah desa, masyarakat dan instansi," kata Anton kepada wartawan, Selasa (5/1).

Dalam tayangan berdurasi sekitar 1 jam itu, peserta menyaksikan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Sebanyak 1 juta sertifikat tanah diterbitkan dalam program PTSL se-Indonesia.

Anton mengatakan 18.500 bidang tanah masuk pada program PTSL 2021. Jumlah itu sudah termasuk 6.039 bidang sisa tahun sebelumnya.

Ia meminta Pemkab Karanganyar membantu menentukan sasaran pengukuran. Sasaran potensial diantaranya fasilitas umum dan sosial, jalan desa, hingga aset pemerintah lainnya.

Kepada masyarakat penerima program, diimbau memahami kemunculan biaya di luar pengukuran. "Ada biaya seperti materai, pasak dan sebagainya. Itu bukan dari BPN. Tapi mandiri pemilik tanah. Biasanya dijelaskan dulu oleh petugas lapangan," katanya.

Terkait pengukuran tersebut, ia mengandalkan petugas berstatus ASN maupun pegawai kontrak. Ia mengklaim jumlahnya mencukupi. Mereka juga dibekali sarana protokol kesehatan.

"Tracing di kantor BPN sudah selesai. Dulunya ada enam positif Covid-19. Sekarang, kita perketat lagi prokesnya. Pergi dan pulang dari lapangan tak boleh abai prokes. Peralatan pengukuran disemprot disinfektan sebelum dikembalikan ke gudang," jelasnya.