Indragiri Hulu, Gatra.com - Sedikitnya sekitar Rp20 miliar lebih honor untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan gaji 40 anggota DPRD, Indragiri Hulu (Inhu), Riau, bulan ini dibayarkan melalui kasir, tidak seperti biasanya melalui transfer perbankan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD), Inhu, Ibrahim Alimin, mengatakan pembayaran menggunakan sistem manual itu terjadi karena pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang perencanaan, penganggaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah. PP ini mengamanatkan perubahan keuangan dari Sistem Informasi Manajemen Akutansi dan Keuangan Daerah (SIMAKDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Dalam PP nomor 12 tahun 2019 itu ada perubahan sistem pembayaran honor yang mengharuskan kita kembali ke sistem lama," ujar Ibrahim saat dihubungi Gatra.com, Rabu (6/1).
Akibatnya, pembagian honor ASN dan 40 anggota DPRD menjadi terkendala dan terlambat. Menurut pantauan Gatra.com, kondisi ini juga terjadi pada beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. "Saya sudah bolak balik ke ATM untuk melihat kenapa gaji kok belum cair juga. Ternyata teman-teman juga belum gajian sampai minggu ini," tutur seorang petugas kesehatan yang bekerja di RS Pelabuhanratu, Sukabumi (6/1).
Sebelumnya salah seorang anggota DPRD dan ASN Pemkab Inhu yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Gatra.com kalau honor mereka belum masuk ke rekening masing-masing seperti biasanya.
"Biasanya awal bulan honor kita sudah masuk. Namun, hingga saat ini belum ada juga. Kami juga belum tahu dimana kendal. Saat ditanyakan ke bagian keuangan Pemkab Inhu, itu disebutkan akibat ulah peralihan sistem yang ada," ungkapnya.
"Perubahan sistem ini dari SIMAKDA ke SIPD masih in progress di Kemenkeu RI. Harapannya dibulan depan sudah akan kembali berjalan dengan sistem SIPD yang sudah efektif," tutur Ibrahim.
