Jakarta, Gatra.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Pimpinan KPK terkait pengadaan vaksin serta proses vaksinasi.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Naninggolan mengatakan bahwa semua produk Permenkes yang keluar terkait dengan vaksinasi itu adalah hasil pembahasan dari tim bersama Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan BPKP, LKPP, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Dimana Kedeputian Pencegahan KPK, merupakan bagian dari tim itu.
"Pada diskusi tadi, kita sepakati bahwa tim ini akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stakeholders lain yang kiranya relevan, misalnya soal distribusi akan ada dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya, untuk distribusi dan penggunaan NIK," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (8/1).
KPK juga akan ikut serta dalam tim kecil untuk satu data. KPK ingin tata kelola pemberian vaksin juga dijaga sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa.
"Oleh karena itu NIK akan menjadi basis dan ada tim satu data di mana KPK juga akan ada di dalam situ," jelas Pahala.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihaknya ingin bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa dihindari sejak awal.
"Resiko yang kita diskusikan dengan KPK. Yang pertama vaksin ini pembeliannya sifatnya khusus, perusahaannya nggak banyak di dunia. Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ungkap Budi.
Resiko kedua bahwa vaksin ini memiliki dua mekanisme. Mekanisme yang membeli langsung ke produsennya, tapi ada juga yang mekanismenya melalui mekanisme multilateral melalui badan internasional.
"Yang mekanisme bilateral itu berbayar karena biasa kita beli dari mereka melalui farma, sedangkan yang multilateral itu gratis karena melalui kerja sama internasional. Padahal barangnya sama. Dari list yang ada di GAFI itu Novavac dan AstraZeneca juga kita beli melalui mekanisme bilateral," jelas Budi.
"Kenapa kok kita belinya lewat dua mekanisme ini karena barangnya nggak cukup. Kan yang mesti divaksinasi kan 181 juta orang, 426 juta dosis," imbuhnya.
