Karanganyar, Gatra.com- Penularan Covid-19 secara masif kembali terdeteksi. Kali ini penelusuran mengarah ke klaster hajatan pernikahan. Bupati Karanganyar Juliyatmono menuturkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) itu di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sebuah pertemuan internal di Hotel Alana Colomadu, Selasa (12/1).
Pria yang juga ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Karanganyar ini menyebut tracing dilakukan ke 200 orang lebih yang berkontak erat dengan pasien Covid-19. Mereka yang terkonfirmasi positif merupakan pemilik hajatan. "Mengarah ke klaster hajatan. Ada 200-an orang yang ditracing dari kasus ini. Dari pihak puskesmas awalnya menemukan beberapa positif Covid-19. Lalu menelusuri ternyata mereka menghadiri hajatan yang sama," katanya kepada Gatra.com.
Ditanya lokasi klaster hajatan itu, Juliyatmono enggan menyebut gamblang. Tim masih meminta keterangan para pasien terkait lokasi hajatan serta model penyelenggaraan acara itu.
"Yang punya gawe harus hati-hati. Apakah dia memakai piring terbang, banyu mili atau bagaimana. Jika benar ada prokes yang dilanggar, ini menjadi evaluasi bagi semuanya," katanya.
Sebanyak 200-an kontak erat tersebut telah menjalani swab PCR oleh puskesmas setempat pada beberapa hari lalu. Juliyatmono memprediksi hasilnya keluar pada Selasa sore ini.
Selanjutnya, informasi yang diperolehnya dari Satgas Covid-19 pusat, kasus penularan bakal memuncak pada Maret-April 2021. "Semula diperkirakan landai-landai lalu menurun. Tapi faktanya tidak seperti itu. Pada bulan ketiga atau keempat, bakal membabi buta," katanya.
Plt Kepala DKK Karanganyar, Purwati membenarkan timnya sedang melacak para kontak erat dari sebuah klaster. Ia menolak berspekulasi bahwa itu klaster hajatan. "Masih tracing. Hasilnya belum keluar," katanya.
Berdasarkan catatan Gatra.com, Satgas Covid-19 pernah menangani klaster hajatan pada pertengahan 2019. Klaster ini terbongkar usai kedua mempelai terkonfirmasi positif Covid-19. Munculnya klaster ini dinilai sebagai akibat ketidakpatuhan warga mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pasalnya banyak terjadi ketidaksesuaian antara izin dengan penerapan hajatan di tengah pandemi Covid-19.
