Jakarta, Gatra.com - Di tengah program vaksinasi Covid-19 yang baru saja berjalan, Anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyatakan prihatin adanya lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 yang mencatat rekor baru setiap harinya. Setelah pada Kamis (14/1) pasien positif pecah rekor sejumlah 11.557, sehari sesudahnya Jumat (15/1) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Menurutnya dengan lonjakan kasus tersebut, dikhawatirkan akan semakin banyak rumah sakit yang kolaps. "Saya mendapat informasi di Yogyakarta, semua rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien baru positif Covid. Selain karena jumlah kamar isolasi yang terbatas, kondisi yang lebih berat karena jumlah tenaga kesehatan yang minim,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Sabtu (16/1).
Ia menyebutkan dengan kondisi RS yang overload, banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan. Kondisi ini menurut Sukamta tidak boleh diabaikan pemerintah di mana semua pihak sedang bersuka cita dengan kehadiran vaksin corona.
“Karena rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk waiting list. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat ini pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain,” ucapnya prihatin.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS itu pemerintah pusat perlu turun tangan dalam rekrutmen tenaga kesehatan (nakes), mengingat pemda kesulitan melakukan rekrutmen. "Pemda DIY belum lama ini membuka lowongan 230 nakes, kabarnya yang mendaftar 88 orang dan yang kemudian hanya 26 orang yang jalan. Banyak peserta yang mundur karena tidak diizinkan keluarga, ada kekhawatiran yang kuat karena tangani pasien Covid,” katanya.
Anggota Komisi I DPR itu menegaskan tanpa ada perhatian dan insentif yang lebih baik dari pemerintah pusat maka nakes akan semakin sulit direkrut. “Apalagi ada kabar di beberapa daerah insentif terlambat, salah sasaran hingga disunat oleh oknum. Hal ini mestinya segera diperbaiki oleh pemerintah. Jadi saat ini sangat penting adanya kejelasan anggaran dari pusat untuk rumah sakit utamanya di daerah dan nakes, sehingga tidak menjadi beban daerah."
Lebih lanjut, dirinya meminta pemerintah konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Hal itu sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.
"Saat program vaksinasi mulai bergulir, Pak Menkes buat wacana akan ada sertifikat digital vaksinasi untuk bebas bepergian tanpa tes swab PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin Covid-19. Ini jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi,” kritiknya.
Sukamta berharap presiden bersikap tegas dan menertibkan setiap menteri supaya agar tidak membuat statemen yang kontra produktif dengan upaya penangan pandemi Covid-19. “Karena setiap statemen yang simpang siur akan membingungkan rakyat, akibatnya disiplin prokes akan berkurang. Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan,” ucap legislator asal Dapil Yogyakarta itu.
