Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui bahwa saat ini negara sedang kekurangan jumlah guru diluar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Demi menambal kebutuhan tersebut, maka Kemendikbud membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak satu juta guru.

Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikbud, Nunuk Suryani menjelaskan, pertumbangan tersebut juga didukung oleh data dimana tercatat jumlah guru di sekolah negeri berdasarkan rasio yang ideal adalah 2,2 juta. Sebanyak 1,1 juta di antaranya adalah guru PNS. Tapi jumlah mereka yang sudah memperhitungkan pensiun pada 2021 sebanyak 69 ribu orang. Kemudian jumlah guru honorer 742 ribu ditambah CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 sebanyak 84 ribu.

"Sehingga kebutuhan kekurangan sisanya saat ini diisi oleh guru honorer yang jumlahnya yang ada data kami 742.000. Apabila 742.000 itu yang ada di sekolahnya diangkat seluruhnya menjadi PPPK pun, masih terdapat kekurangan guru sekolah sebanyak 275.000," kata Nunuk dalam sebuah diskusi daring, Minggu (17/1).

"Jika merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, saat ini karena memang kita butuh sejumlah itu. maka dibutuhkanlah 1 juta guru ASN agar dapat menutupi kekurangan," sambungnya.

Nunuk pun berujar, pihaknya dalam melakukan seleksi tidak hanya berprioritas pada penutupan kekurangan jumlah guru. Namun yang terpenting, pihaknya juga mengedepankan kualitas guru, agar kelak terjadi peningkatan pendidikan. Apalagi menurutnya, skema ini juga bisa meningkatkan status dan kesejahteraan guru-guru honorer.

"Kalau kita perhatikan, dari jumlah guru honorer yang ada di data kami, 437.000-nya atau 59% jumlahnya itu ada usianya sudah di atas 35 tahun. Nah, skema perekrutakan Guru PPPk ini akan menguntungkan guru honorer. Kenapa? Karena kalau mereka harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi yang lain, pasti secara umur jumlah guru yang 59% tadi tidak lagi memungkinkan," pungkasnya.