Temanggung, Gatra.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Entargo Yutri Wardono mengatakan, pihaknya terus mengawasi pembuangan limbah PT SMA di Pringsurat. Lantaran, limbah perusahaan tekstil ini pernah mencemari Sungai Elo yang mengalir di Kabupaten Temanggung dan Magelang pada September 2020.

"Untuk perkembangan soal PT SMA sampai sekarang terus kami pantau. Terakhir kami berkunjung ke PT SMA, pihak pabrik sampai saat ini masih terus berusaha membuat instalasi pengolahan air limbah (ipal)," katanya Senin (18/1).

Menurut Entargo saat ini masyarakat di sekitar hulu Sungai Eli sudah menerima upaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kendati demikian, masyarakat di hilir sungai masih mempermasalahkannnya. Guna mengatasi hal ini Pemkab Temanggung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kita baru mediasi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten Magelang. Kalau masyarakat Temanggung sudah tidak masalah karena telah dibentuk tim pengawas yang melibatkan masyarakat dan pabrik. Tapi yang Magelang masih mempermaslahkan, oleh karena itu kami masih melakukan mediasi dengan provinsi, sekarang masih tahap koordinasi untuk penyelesaiannya," katanya.

Terkait Ipal, pemerintah memberi tenggat waktu 180 hari, atau 6 bulan dari waktu kejadian. Jika dihitung dari waktu kejadian di bulan September semestinya pembangunan Ipal sudah harus selesai pada bulan Februari 2021.

"Jadi dari hasil pemantauan PT SMA sudah ada progres peningkatan kualitas Ipal. Selama proses pembangunan perusahaan sudah melaksanakan kegiatan perlakuan pengolahan limbah dengan bahan kimia. Untuk ikan yang mati di Sungai Elo pada pertengahan November 2020 suda kami kirim ke laboratorium hasilnya polutan limbah tidak begitu signifikan," katanya.

Bahkan telah dilakukan restoking dengan menebarkan benih ikan sebanyak 2 kuintal ternyata sampai sekarang tidak mati. Sebagaimana diketahui dugaan pencemaran Sungai Elo telah membuat warga geram dan melaporkan pada dinas terkait yang kemudian memberikan sanksi.