Pekanbaru, Gatra.com - Bencana hidrometeorologi bakal terus menghantui Provinsi Riau, jika perbaikan lahan gambut dan daerah aliran sungai tidak mendapat prioritas.
Direktur Wali Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Riau, Riko Kurniawan, mengungkapkan perbaikan lahan gambut saat ini menanti keseriusan pemerintah. Sebab, menurutnya regulasi terkait pemulihan kawasan gambut telah dimiliki.
"Kebijakan sudah kuat karena ada Peraturan Pemerintah (PP) 57, soal pemulihan lahan gambut. Arahan juga begitu, tinggal seberapa cepat kegiatan pemulihan dilakukan," terangnya, Rabu (20/1).
Adapun lahan gambut merupakan tanah yang mampu menyerap air dengan baik. Namun, aktivitas perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, telah membuat lahan gambut menjadi kering.
Diketahui, Riau memiliki luasan gambut lima juta hektare, dari jumlah tersebut tiga juta hektare diketahui rusak. Sebanyak 900 ribu hektare menjadi tanggungan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk dipulihkan.
Sebut Riko, alih fungsi lahan di Riau bukan hanya menyasar tanah gambut. Namun, juga mendera kawasan hulu dari sejumlah sungai di Riau. Sebagian besar hulu sungai di Riau berlokasi di kawasan disekitaran pegunungan Bukit Barisan, dimana areanya juga meliputi Sumatera Barat.
"Jadi benteng alam Riau ada dua, kawasan hulu Bukit Barisan dan lahan gambut. Kalau ini dijaga, bencana mungkin tidak sesering ini terjadi. Sekarang fakta eksistingnya, kalau hujanya kuat banjir terjadi. Bila kemaraunya kuat, karhutla terjadi," imbuhnya.
Dikatakan Riko, ahli fungsi lahan di Riau dilakukan secara legal dan ilegal. Menurutnya, jika digarap secara legal oleh korporasi, maka audit kepatuhan akan aturan dapat dilakukan.
"Persoalanya berdasarkan temuan pansus DPRD Riau ada 1,2 juta hektare kebun ilegal. Selain berdampak terhadap ekonomi, juga menimbulkan persoalan lingkungan tentunya,"katanya.
