Semarang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021 mendatang.
Sebelumnya, Pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM di Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 untuk menekan kasus Covid-19.
Namun, karena kasus positif Covid-19 belum menunjukan penurunan, maka PPKM akan diperpanjang mulai 25 Januari sampai 8 Februari mendatang.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyatakan, bila memang pemerintah pusat akan memperpanjang PPKM di Jawa-Bali siap melaksanakan.
“Seluruh daerah di Jateng sudah siap 100 persen untuk menerapkannya PPKM,” katanya, Kamis (21/1).
Menurutnya, sampai sekarang belum menerima informasi pasti terkait perpanjangan PPKM tersebut, tapi Ganjar menyatakan siap mendukung pelaksanaan program tersebut.
Perpanjang dimungkinan karena hasil PPKM pertama sampai sekarang belum menggembirakan untuk menekan kasus Covid-19 di Jawa-Bali.
“Kami masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat,” ujar Ganjar.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jateng menyatakan, dukungan dari bupati dan wali kota terkait penerapan PPKM sangat positif.
Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang raya, Solo raya, dan Banyumas raya, namun dalam pelaksanaannya semua kabupaten dan kota akhirnya menerapkan.
“Jadi sekarang saja seluruh kabupaten dan kota sudah 100 persen berpartisipasi PPKM sehingga bila nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan,” ujar Ganjar.
Kepada masyarakat, Ganjar meminta ikut berperanserta mendukung suksesnya program PPKM tersebut untuk menekan angka kasus Covid-19.
“Kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, maka kasus Covid-19 bisa turun,” tandasnya.
Tentang kesiapan anggaran tuntuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan perpanjangan PPKM, Ganjar menyatakan telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
Sambil menunggu adanya aturan sebagai payung hukum, sudah menyiapkan anggaran dengan melakukan penyesuaian beberapa mata anggaran untuk dirasionalisasi.
“Saya minta minimal disiapkan angaran Rp1 trilin dan bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampak PPKM. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu,” ujar Ganjar.
