Pekanbaru,Gatra.com - Seleksi komisaris serta direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), menyulut kegaduhan politik di Provinsi Riau.
Diketahui pada Minggu (24/1) beredar sejumlah nama yang diplot sebagai Komisaris PT PIR dan Direktur PT SPR, dimana Sahat Martin Philip dipercaya sebagai Komisaris PT PIR. Sedangkan Fuady Noor ditunjuk sebagai Direktur PT SPR. Sahat sendiri dikenal aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), sementara Fuady Noor pernah aktif di salah satu partai politik.
Hasil seleksi itu lantas ditanggapi Forum Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), dengan meminta Gubernur Riau Syamsuar melakukan seleksi ulang. Permintaan tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap dan Rekomendasi FKPMR tentang Pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMD pada Senin (25/1). Salah satu rekomendasi tersebut adalah mengutamakan Putra Melayu Riau.
Pada hari yang sama, Komisi DPRD Riau yang membidangi urusan BUMD menyesalkan tidak adanya pelibatan pihak legislatif dalam melakukan uji kelaikan Komisaris dan Direksi BUMD milik Pemprov Riau.
Kepada Gatra.com, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, John Armedi Pinem, menanggapi santai polemik yang muncul sehubungan seleksi pejabat BUMD Riau. Menurutnya proses seleksi sudah sesuai koridor, ia pun berharap kegaduhan tersebut segera tuntas.
"Semuanya sudah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Dan tidak ada diwajibkan konsultasi dengan DPRD. Soal ini, kita bahkan sudah berkirim surat ke Kemendagri, dan balasanya seleksi Komisaris dan Direksi BUMD memang kewenangan Pemprov,"ungkapnya melalui sambungan seluler,Selasa (26/1).
Jon pun menampik anggapan penjaringan pejabat BUMD tidak transparan. Sebab, proses penjaringan diumumkan di koran, dimulai dari pendaftaran.
"Dipilih,lalu diuji, hingga kemudian berakhir pada penilaian Gubernur terhadap satu dari lima kandidat. Jadi prosesnya sangat terbuka," pintanya.
Dihubungi terpisah, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Tito Handoko, meyakini kegaduhan yang muncul dalam seleksi direksi BUMD di Riau, tak lepas dari peran strategis yang akan dimainkan BUMD Riau di Blok Rokan. Oleh sebab itu Ia berharap Gubernur Riau Syamsuar segera menuntaskan persoalan.
"Jika kapabilitas orang yang dipilih Pak Gubernur meragukan, maka kalau dipaksakan, kesannya ada politik balas budi yang dipaksakan. Perlu diingat, pejabat BUMD Riau tahun 2021 ini memiliki tantangan berbeda, karena beberapa BUMD akan main di Blok Rokan," urainya.
Ia menambahkan dengan kian strategisnya garapan BUMD Riau, maka perlu adanya perubahan pendekatan dalam mengelolah BUMD. Pendekatan itu, katanya, juga bisa melalui pelibatan lebih masif peran DPRD.
"Biasanya kan DPRD hanya dilibatkan dalam pembahasan penyertaan modal. Nah, dengan proses seleksi direksi yang sudah menuai kritik sejak awal, saya tak yakin rapat jajaran direksi komisaris dengan parlemen akan berlangsung konstruktif," pungkasnya.
