Pekanbaru, Gatra.com - Gelontoran dana Community Development dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mencapai Rp40 miliar dipertanyakan bahwa diragukan kalangan anggota DPRD di Riau.
Besaran dana tersebut terungkap saat sejumlah anggota DPRD Riau menggelar rapat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, termasuk PT RAPP pada Senin 26 Januari lalu.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Syamsurizal, mengatakan perusahaan-perusahaan yang ada di Riau bisa saja dengan bebas mengutarakan bahwa mereka peduli pada kondisi sosial di areal perusahaan. Meski masih menimbulkan tanda tanya, benarnya itu benar-bernr tersalur kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Itu kan kata dia, sekarang siapa yang menilai Community Development dari RAPP Rp40 miliar itu. Siapa yang menilai program tanggung jawab sosial ratusan miliar itu. Ini kami pertanyakan karena meragukan kami," katanya.
Menurut Syamsurizal penilaian bisa saja dilakukan oleh publik, jika dana-dana tersebut tercatat dengan baik. Terlebih Provinsi Riau sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).
"Tapi TJSP ini kan dalam bentuk forum, ini membentuk suatu program kerja. Misalkan Riau butuh rumah layak huni, gaji guru madrasah, gaji guru sekian, khusus untuk area kerja RAPP. Kan itu tercatat. Makanya perda TJSP itu sangat mendukung," terangnya, Kamis (28/1).
Jika forum TJSP itu berjalan, katanya gelontoran program yang diklaim perusahaan bisa dipertanggungjawabkan melalui forum TJSP. Forum TJSP sendiri melibatkan pemerintah daerah di setiap tingkatan beserta perusahaan.
"Karena kegiatan forum itu bisa diaudit pertahun. Masalahnya perda itu yang tidak jalan saat ini," tekannya.
Syamsurizal menyebut tidak jalanya perda tersebut bukan akhir dari inisiatif memaksimalkan program tanggung jawab sosial dari perusahaan yang ada di Riau.
"Idealnya dijalankan perda itu, kalau tidak jalan maka forum dibentuk lintas kecamatan dan desa sesuai areal operasional perusahaan," ujarnya.
Sebagai informasi, tanggung jawab sosial menjadi persoalan krusial di Riau lantaran banyaknya industri ekstraktif di provinsi ini yang masih diragukan komitmennya, termasuk misalnya persoalan lingkungan hidup.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keteranga resmi dari pihak PT RAPP.
